Thursday, 19 October 2017

Lima Orang Saksi Dalam Kasus Kericuhan di Kemendagri Dipulangkan

Jumat, 13 Oktober 2017 — 12:51 WIB
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.(dok)

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.(dok)

JAKARTA (Pos Kota) –  Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, lima saksi yang sempat diamankan terkait kasus penganiayaan dan perusakan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya dipulangkan.

Sebelumnya, dari total 15 orang yang diamankan dan 1 koordinator aksi LSM Barisan Merah Putih Papua Wati Kagoya hanya 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya.

“Saksi ya (status lima orang termasuk Wati),  sudah kita pulangkan,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat, (12/10/2017).

Penetapan tersangka dilakukan setelah diadakan gelar perkara dan berdasarkan alat bukti serta pemeriksaan saksi.

“Penyidik Polda metro jaya menetapkan 11 orang menjadi tersangka dan tadi malam jam 22.00, terhitung tanggal 12 Oktober kita lakukan penahanan untuk 20 hari kedepan,” tutur Argo.

Tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan terhadap barang dan orang, kemudian Pasal 160 KUHP tentang kerusuhan atau anarki dan Pasal 406 KUHP tentang Perusakan dengan hukuman pidana diatas 5 tahun.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, lanjut Argo, penyidik akan segera mengajukan tersangka ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Puluhan massa dari LSM Barisan Merah Putih Papua tersebut menduduki gedung Kemendagri dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengawasan dan sweeping melarang orang Papua yang ingin masuk ke kantor Kemendagri untuk kepentingan apapun.

Aksi dilakukan setiap hari selama dua bulan belakangan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

Tuntutan massa diantaranya meminta kepada Presiden Jokowidodo segera batalkan keputusan versi Mahkamah Konstitusi untuk bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017.

Mereka meminta Menteri Dalam Negeri dan Menkopolhukam segera batalkan SK Pelantikan calon Bupati/wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2017-2022 Tony Tesar dan Frans Sanadi. Serta mendukung dibentuknya tim Investigasi guna mengusut tuntas pelanggaran Pilkada tahun 2010- 2015 dan 2017-2022.

Akibat aksi brutal tersebut sebanyak 15 pegawai Kemendagri mengalami luka, 5 orang dirawat di RSPAD Gatot Subroto 10 orang dibawa ke klinik, termasuk satu orang wartawan. Tersangka diancam Pasal 170 KUHP tentang Penganiayaan juncto Pasal 406 tentang Perusakan. (Yendhi/tri)