Tuesday, 17 October 2017

Prasetyo Tidak Mau Jaksa Bergabung dengan Densus Tipikor Polri

Jumat, 13 Oktober 2017 — 18:12 WIB
Jaksa Agung M Prasetto. (ahi)

Jaksa Agung M Prasetto. (ahi)

JAKARTA (Pos Kota) – Jaksa Agung M Prasetyo secara terus terang menyatakan kejaksaan tidak dapat bergabung ke dalam Densus Tipikor, yang rencananya dibentuk oleh Polri.

Prasetyo beralasan tidak ada landasan hukum dan kejaksaan sudah memiliki Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penyelesaian, Penanganan Perkara Tipikor (Satgasus P3TPK), sejak Januari 2015.

“Kecuali dengan KPK, kita bisa mengirim jaksa untuk bergabung di KPK, sebab ada undang-undang yang mengaturnya (UU KPK Nomor 30/2002). Sedangkan dasar hukum untuk gabung dalam Densus Tipikor tidak ada, ” kata Prasetyo, di Kejaksaan Agung, Jumat (16/10).

Namun demikian, Prasetyo mengapresiasi pembentukan Densus (Detasemen Khusus) Tipikor oleh Polri, karena membuat tiga lembaga penegak hukum (bersama KPK) akan saling berlomba dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Ini sangat baik, karena tindak pidana korupsi sudah demikian masifnya. ”

Menurut dia, kalau nanti Densus Tipikor Polri sudah terbentuk dan bekerja, maka dirinya telah menginstruksikan jajaran Satgasus TP3K di tingkat Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi untuk makin diperkuat.

Sesuai rencana Densus Tipikor akan dibentuk, mulai di tingkat Mabes Polri hingga tingkatan Kepolisian Resort (Polres).

BEREBUT PERKARA

Meski begitu, Prasetyo menegaskan keberadaan densus tidak akan membuat tiga lembaga akan saling berebut perkara korupsi, tapi sebaliknya berlomba dalam melakukan perbaikan dalam penanganan perkara korupsi

“Jadi, bukan berebut perkara, tapi berlomba dalam melakukam perbaikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ” tegasnya.

Dia menambahkan dalam penegakan hukum, hendaknya bukan dengan menerobos peraturan perundangan, tapi sebaliknya harus taat asas.

“Jadi penegakan hukum harus taat asas, ” tegasnya. Di hadapan Komisi III DPR, dalam rapat, Kamis (12’10) Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan pembentukam Densus Tipikor tinggal menunggu waktu. Di kesempatan itu, Tito mengungkapkan untuk pembentukan Densus dibutuhkan anggaran Rp2,6 triliun, namun dia minta gaji mereka disamakan dengan KPK. (ahi)