Saturday, 25 November 2017

MENTAL ASING

Senin, 16 Oktober 2017 — 5:28 WIB

Oleh H. Harmoko

DALAM perang modern, tidak ada pangkalan militer asing di Indonesia. Yang ada adalah pangkalan mental asing. Karenanya, jangan heran kalau kini kita memiliki 173 UU yang berpihak kepada asing, sebagaimana pernah dikemukakan oleh anggota MPR Ahmad Basarah beberapa waktu lalu.

UU yang proasing itu, tentu, melahirkan produk peraturan turunan yang kemudian dijadikan untuk memuluskan kebijakan yang berpihak kepada kapitalisme global. Sel-sel kapitalisme global dalam tubuh bangsa Indonesia sudah menyebar seperti sel kanker, yang kian lama mengalami mutasi seolah sebagai sel asli bangsa Indonesia.

Ketika hal itu terjadi, bangsa ini tak lagi membutuhkan Pancasila yang nilai-nilainya mulai tergerus seiring dengan perubahan UUD 1945. Hal ini bisa terkonfirmasi ketika pemerintah telah pula mencabut berbagai kebijakan proteksi dalam perdagangan internasional dan mencabut berbagai subsidi kepada rakyat.

Pencabutan kebijakan itu dilakukan, demikian yang sering kita baca di media massa, untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita pun terjebak dalam agenda kepentingan asing. Pemberian proteksi dan subsidi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dianggap melemahkan daya saing Indonesia di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Dalam situasi yang tidak menentu, diakui atau tidak, kita bisa cek di sekeliling kita bahwa masyarakat semakin hidup susah. Daya beli mereka menurun, karena pemasukan pendapatan juga menurun ketimbang masa-masa sebelumnya.

Realita seperti itu tentu tidak cukup hanya ditanggapi dengan bantahan secara verbal. Bantahan seperti apa pun, fakta tetaplah fakta bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat kita semakin susah. Bagaimana solusinya?

Sepertinya ini bak menghasta kain sarung, tidak jelas mana pangkal dan mana ujungnya. Pemerintah, kita tahu, terus berupaya untuk mengatasi dengan mengedepankan penanganan sektor publik, utamanya melalui pembangunan infrastruktur. Tetapi, karena pembangunan infrastruktur mengandalkan investasi sekaligus tenaga kerja asing, rakyat kita hanya sebagai penonton.

Kita tidak pernah lagi mendengar adanya proyek padat karya yang menyerap ratusan ribu pekerja lokal. Pekerja asing tak lagi berada di posisi manajer atau yang memiliki keahlian tertentu. Pekerja kasar pun membanjiri lapangan kerja di Indonesia. Peraturan yang sejatinya untuk mengendalikan membanjirnya tenaga kerja asing pun dibabat.

Antara sadar dan tidak, kita telah menjadi korban perang modern yang tak perlu ada pangkalan militer di Indonesia. Yang ada adalah pangkalan mental asing. Menyedihkan. ( * )