Sunday, 18 November 2018

BPOM Gandeng KPK Awasi Perizinan dan Peredaran Obat dan Makanan

Selasa, 24 Oktober 2017 — 18:50 WIB
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (julian)

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (julian)

JAKARTA (Pos Kota) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengawasan perizinan obat-obatan dan pangan. Komisi antirasuah juga diajak untuk mengawal agar BPOM tidak terjerat kasus korupsi.

“Ini sebenarnya, KPK itu adalah mitra, mitra buat badan POM, untuk mengawal kami, supaya kami menjadi tetap clean governance. Nah ini tentu sangat berharga, supaya kami tetap dalam koridor,” kata Direktur Penilaian Produk Terapetik dan Biologi BPOM, Nurma Hidayanti, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2017).

Nurma dan beberapa rekan kerjanya hadir di KPK bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Kefarmasian dan Alat Kesehatan‎ Kemenkes, Maura Linda Sitanggang dan jajaran. Mereka berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

“Jadi kami mendiskusikan, kira-kira apa strategi kita ke depan, untuk tetap menjadi pemerintah yang bersih dalam bisnis proses,” ujar Nurma.

Untuk itu, kata Nurma, BPOM mengajak KPK. Mereka tidak ingin hal-hal berkaitan dengan pengawasan perizinan obat-obatan dan makanan di masyarakat ‎ tersandung permasalahan di kemudian hari.

“Ini hanya antisipasi saja, karena ini berpotensi, supaya tidak ada conflict of interest, karena kita di dalam melakukan bisnis proses, tentunya berinteraksi dengan pihak-pihak luar, dengan pelaku usaha,” imbuh Nurma.

“Kita juga ada di daerah-daerah. Nah ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, justru kita menjaga supaya tidak ada masalah tersebut,” tuntasnya.

Senada dengannya, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan‎ Kemenkes, Maura Linda Sitanggang menuturkan, langkah koordinasi ini merupakan bagian dari pencegahan sekaligus tindak lanjut dari hasil penelitian dan pengembangan KPK. Khususnya dalam hal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dan salah satunya itu, tata kelola obat publik. Kemudian perizinan dan pengawasan obat. Jadi ini sudah menjadi rencana yang untuk perbaikan-perbaikan ke depan,” sambungnya.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengapresiasi koordinasi yang dilakukan BPOM dan Kemenkes tersebut. Terlebih, lembaga antirasuah telah melakukan kajian terkait perizinan dan pengawasan obat-obatan dan makanan.

“Ada beberapa ‎hal hasil penelitian tersebut, di antaranya bagaimana supaya peredaran obat-obatan itu bisa dibatasi. Nanti jadi akan dilakukan tindak lanjutnya di dalam rencana aksi,” kata Basaria.

Kemudian, ia menambahkan, penyidikan yang dilakukan oleh BPOM harus termonitor dari pusat. Sehingga diharapkan ada aturan-aturan yang jelas, yang mana bisa ditangani oleh pusat, dan yang mana bisa ditangani daerah.

“Ini nanti akan diatur termasuk juga cara pembuatan cara distribusi obat yang baik. Karena dari hasil kajian KPK hanya 80 persen mereka yang maksud saya ada 80 persen tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang seharusnya,” ungkap Basaria.

“Itu salah satu pencegahan dari KPK dalam hal ini khusus untuk perizinan dan pengawasan obat yang ada di Badan POM. Jadi hasil kajian itu sudah kita berikan secara resmi kepada Kemenkes dan juga ke Badan POM. Selanjutnya nanti kita membuat rencana aksi 6 bulan ke depan,” tutup Basaria. (julian)