Saturday, 22 September 2018

Demokrat Setuju Perppu Ormas, Tapi Pemerintah Harus Mau Revisi

Selasa, 24 Oktober 2017 — 13:53 WIB
Massa melakukan aksi demo tolak Perppu, di antaranya pasang spanduk di jalan penyeberangan. (silaen)

Massa melakukan aksi demo tolak Perppu, di antaranya pasang spanduk di jalan penyeberangan. (silaen)

JAKARTA (Pos Kota) – Fraksi Demokrat akan menyetujui Perppu Ormas, dengan syarat Pemerintah mau merevisinya setelah disahkan menjadi Undang-undang (UU). Hal itu penting, karena kalau Perppu itu diterima seutuhnya akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat Didik Mukrianto saat interupsi dalam rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan menolak atau menerima Perppu Ormas, di DPR, Selasa (24/10/17).

“Kami menerima, kalau pemerintah secara tegas menyatakan mau mengajukan revisi setelah Perppu ini disetujui DPR, dan kemudian disahkan jadi UU. Kalau pemerintah tidak mau revisi, maka mohon maaf, kami mengambil langkah menolak Perppu ini,” katanya.

Untuk kesediaan pemerintah itu, lanjutnya, perlu pernyataan tegas dari wakil pemerintah, dalam hal ini menteri yang diutus Presiden untuk hadir dalam rapat tersebut, yakni Mendagri, Menkumham. “Jadi, nanti kami harapkan ada forum lobi,” katanya.

Anggota Fraksi Demokrat lainnya, Fandi Utomo juga menyatakan perlunya revisi tersebut. Ini karena pihaknya melihat adanya potensi yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami melihat, ada dua organisai massa terbesar beda pendapat. NU menerima Perppu Ormas, tetapi Muhamadiyah menolak. Ini keterbelahan besar yang besar dan sangat berbahaya. Oleh karena kami meminta Pemerintah mau mengajukan revisi setelah diundangkan,” ujarnya.

PKB dan PPP, dalam rapat paripurna kali ini jua menyatakan, perlu adanya revisi kalau Perppu ini sudah diundangkan, dan dijadikan UU, karena masih banyak kelemahan di dalam aturan-aturan yang termuat.

Sementara itu, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, menyatakan menerima Perppu Ormas untuk jadi UU. Fraksi Gerindra, PAN, PKS, tegas-tegas menyatakan menolak Perppu Ormas ini.

Sementara itu, massa di luar gedung DPR masih terus melakukan unjuk rasa untuk menolak Perppu Ormas tersebut. Di antara mereka mengajak anak-anak. Ada pula yang memasang spanduk di jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan DPR, bertuliskan: Sahkan Perppu Ormah = Dukung Rezim Diktator Anti Islam. (win)