Monday, 26 August 2019

Soal Sidang Paripurna , Ketua DPRD DKI Diminta Ubah Sikap

Selasa, 24 Oktober 2017 — 23:02 WIB
Prasetyo Edi Marsudi

Prasetyo Edi Marsudi

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi diminta mempertimbangkan sikapnya yang keukeuh tidak setuju menyelenggarakan sidang paripurna istimewa untuk penyambutan gubernur.

“Harus mempertimbangkan empat pimpinan dewan lainnya yang berharap digelarnya paripurna untuk mendengarkan visi misi Anies-Sandi,” ujar Tom Pasaribu dari Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen (KP3-I), Selasa (24/10).

Menurutnya, jabatan ketua dan empat wakil ketua yang merupakan lima pimpinan DPRD DKI bersifat kolektif kolegial.‎ “Apalagi pelantikan gubernur kini dipindah ke Istana Negara adalah ide dari Presiden Joko Widodo. Karena sebelum Jokowi Presiden semua Gubernur dilantik oleh Presiden Cq Mendagri di daerah wilayah masing-masing. Jadi, paripurna harus digelar oleh DPRD,” tandas Tom.

M‎engingat era Presiden Jokowi melantik Gubernur di Istana itulah, maka Mendagri menerbitkan ‘Surat Edaran’ bernomor: SE.162/3484/OTDA ‎untuk menyamakan persepsi kebijakan Presiden atas perubahan pelantikan Gubernur itu. “Hemat saya, Om Pras (Prasetio-red) membuka komunikasi dengan pimpinan dewan. Kalaupun tidak harus dilaksanakan paripurna agar disudahi polemik yang mencuat di luar,” tambah Tom.

Sebagai pemimpin dari 106 anggota politisi Kebon Sirih, Om Pras diharapkan bisa menjadi penyejuk, dengan cara terlebih dahulu meminta masukan dari Presiden Jokowi maupun dari Mendragri Tjahjo Kumolo, tentang apa resistensinya jika Paripurna Istimewa Pak Anies & Pak Sandi tidak digelar oleh Om Pras. “Ini harus cepat dilakukan, sebelum semuanya terlambat,” kata Tom. Mumpung masih ada waktu hingga tanggal 30 Oktober untuk gelar paripurna.

Sebab fraksi-fraksi lain di dewan seluruhnya sudah setuju untuk melaksanakan paripurna istimewa.Hingga kemarin sore, Om Pras tetap pada komitmennya bahwa paripurna tidak perlu digelar.
“Gubernur Anies dan Wagub Sandi sudah dilantik di Istana. Ya sudah, langsung kerja saja. Lain halnya kalau gubernur zaman dulu kan dilantik di Balaikota, maka langsung digelar paripurna hari itu juga. Menurut saya tidak ada urgensinya untuk mengadakan sidang tersebut,” ujar politisi PDIP. (Joko)