Saturday, 25 November 2017

Lima Pejabat di Pemkot Jakarta Utara jadi Tersangka

Sabtu, 28 Oktober 2017 — 17:33 WIB
Gedung Bundar Kejaksaan Agung

Gedung Bundar Kejaksaan Agung

JAKARTA (Pos Kota) – Diduga menyunat alias memotong anggaran Proyek Swakelola di Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Tata Air, Pemkot Jakarta Utara sebesar 30 persen lima pejabat di institusi tersebut dijadikan tersangka.

“Kita sudah tetapkan lima tersangka. Mereka adalah berisial W, SH, JS, SR dan HSK, ” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Warih Sadono di Jakarta, Sabtu (28/10).

Namun, Warih enggan menyebutkan identitas nama lengkap dan jabatan lima tersangka dengan alasan lupa . “Saya lupa jabatan mereka. Itu saja dulu. Nanti bisa diikuti dalam proses pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejagung, ” ujar Warih berdiplomasi.

Menurut Warih, uang yang dipotong dari anggaran oleh kelima orang pejabat, lalu dibagi-bagi rata selama 2013- 1014. “Ada yang dapat sekian miliar. Jadi, uang itu dibagi-bagi oleh mereka berlima, ” ungkapnya.

Mereka segera akan dipanggil untuk diperiksa. Bahkan, hampir dipastikan akan dilakukan penahanan. Mereka yerancam dihukum selama 20 tahun sesuai UU Tipijor Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001.

Dugaan keterilbatan lima pejabai pada Sudin PU Tata air Jakut terkait penyalahgunaan dana kegiatan swakelola berupa refungsionalisasi sungai dan waduk, pengerukan, perbaikan saluran penghubung, pembersihan saluran sub makro, pemeliharaan infrastruktur drainase saluran mikro dan sub mikro.

Proyek dilakukan oleh Sudin PU Tata Air Jakarta Utara yang bersumber dari APBD dan APBD-P sebesar Rp. 116.357.789.000, tahun anggaran 2013-2014.

Dalam pelaksanaannya, selain pemotongan anggaran proyek juga pemalsuan-pemalsuan dokumen di dalam laporan yang seolah-olah telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan anggaran yang dicairkan.

Sampai kini, belum diketahui dugaan kerugian negaranya, sebab masih menungu audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan).

Sebelum ini, terjadi praktik serupa dalam Swakelola Proyek Pengendalian Banjir di lima Wilayah Ibukota Jakarta dan menyeret 34 orang pejabat Sudin PU Tata Air sebagai tersangka. Mereka sebagian dalam proses persidangam dam sebagai dalam proaes banding dan kasasi. (ahi)