Saturday, 25 November 2017

Dua Mantan Pejabat Pemkot Jakarta Utara Ditahan Kejaksaan Agung

Senin, 6 November 2017 — 21:20 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung menahan dua Mantan Pejabat Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Utara, di dua tempat terpisah, Senin (6/11) malam.

Tersangka Sisca Hermawati, Mantan Kasudin PU Tata Air Jakut periode Januari 2013 – 17 April 2013 ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Lalu, Slamer Riyadi (Mantan Kasubag Tata Usaha Sudin PU Tata Air Jakut Periode 2013) di Rutan Salemba Cabang Rutan Kejagung.

“Mereka ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sesuai kepentingan penyidikan, “kata Kapuspenlim M. Rum, di Kejagung, Senin (6/11) malam. .

Mereka adalah tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Dana Kegiatan Swakelola pada Sudin PU Tata Air Jakut, Tahun Anggaran 2013-2014.

MENYUSUL
Penahanan dua tersangka dilakukan setelah diperiksa secara maraton di Gedung Bundar, Kejagung sejak pukul 10, 00 WIB. Mereka tidak berkomentar dan buru-buru masuk kendaraan tahanan.

Sedangkan, tiga tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Oktober, segera akan menyusul kedua rekannya. Mereka segera dipanggil sebagai tersangka dalam waktu dekat.

Mereka, adalah Joko Sesetyo mantan Kasudin PU Tata Air Jakut 2013, Surya Kopa (Pensiunan PNS Dinas Tata Air DKI) dan Wagiman(Kasudin PU Tata Air Jakut Periode Juni 2013 – Desember 2014.

Kasus ini terkait penyalahgunaan dana kegiatan swakelola berupa refungsionalisasi sungai dan waduk, pengerukan, perbaikan saluran penghubung, pembersihan saluran sub makro, pemeliharaan infrastruktur drainase saluran mikro dan sub mikro pada Sudin PU Tata air Jakut.

Anggarannya bersumber dari APBD dan APBD-P sebesar Rp. 116.357.789.000,- (seratus enam belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2013-2014.

Dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pertanggungjawaban laporan kegiatan maupun laporan keuangan, terdapat pemotongan uang pencairan anggaran kegiatan swakelola, pemalsuan-pemalsuan dokumen di dalam laporan yang seolah-olah telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan anggaran yang dicairkan. (ahi)