Thursday, 23 November 2017

Menunggu Kebijakan Anies Motor Masuk Jalan Protokol

Rabu, 8 November 2017 — 5:03 WIB

GANTI pejabat ganti kebijakan. Itu lazim terjadi mulai dari level menteri, gubernur, bupati hingga presiden sekalipun.

Tentu saja kita dapat berasumsi kebijakan yang dievaluasi tersebut karena dianggap tidak tepat sasaran atau belum mencapai target dari tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan dimaksud.

Dengan asumsi tadi semestinya kebijakan baru diterbitkan harus lebih baik dari sebelumnya.
Kebijakan memotong mata rantai birokrasi misalnya, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga proses pelayanan lebih cepat, efisien dan lebih murah.

Begitu juga kebijakan yang dikaitkan untuk menutup peluang adanya KKN. Artinya sepanjang kebijakan itu prorakyat, akan disambut positif.

Lantas bagaimana dengan wacana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan mencabut pembatasan sepeda motor di Jalan MH Thamrin.

Ini pun tidak lepas dari kontroversi, seperti halnya ketika pembatasan diterapkan sejak 13 Maret 2015.

Pencabutan larangan ini bukannya tanpa alasan. Anies berkeinginan jalan protokol harus bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari pejalan kaki, pengguna kendaraan roda dua, roda empat atau lebih.

Alasan lain, menghidupkan sektor ekonomi rakyat. Terdapat sekitar 470 ribu pelaku UMKM yang menyuplai kebutuhan makanan dan minuman para karyawan yang berkantor di sepanjang Jalan Thamrin – Sudirman.

Dari kedua aspek tadi dapat dipahami tujuan mengubah kebijakan, hanya saja bagaimana dengan upaya mengatasi kemacetan sebagai salah satu alasan diterapkannya larangan sepeda motor di kawasan Thamrin-Merdeka Barat.

Jika itu yang akan menjadi perdebatan, sejauh mana kebijakan pendukung atau setidaknya rekayasa dilakukan untuk dapat mengurai kemacetan.

Sebab, kita tidak ingin kemacetan semakin menjadi akibat kebijakan baru dari gubernur baru.
Memang sulit sebuah kebijakan dapat memenuhi semua harapan masyarakat. Tetapi jangan sampai kebijakan terkesan mundur, apalagi mencabut larangan pembatasan sepeda motor harus mengubah/ menghapus Peraturan Gubernur (Pergub) sebelumnya.

Meski, kebijakan yang baru bertujuan menjunjung asas keadilan dengan mengakomodir pengguna sepeda motor yang jumlahnya jutaan orang.

Idealnya membatasi kendaraan tertentu dapat dilakukan sepanjang diberikan fasilitas pengganti yang lebih baik diantaranya harus ada substitusi switch angkutan massal yang lebih nyaman dan aman.

Tapi, Jakarta memang beda. Kadang perlu kebijakan radikal dalam mengatasi berbagai persoalan mendasar, termasuk soal kemacetan. Ini makin perlu, mengingat sejumlah ruas jalan di Jakarta tersita pembangunan infrastruktur yang berdampak kepada timbulnya kemacetan. (*).