Saturday, 25 November 2017

Berdayakan Pedagang Kaki-5

Kamis, 9 November 2017 — 5:39 WIB

PEDAGANG Kaki-5 dari masa ke masa menjadi pembicaraan masyarakat. Sebagian besar warga membutuhkan kehadirannya. Tapi ada juga warga yang mempersoalkan keberadaannya.

Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) DKI Jakarta, saat ini jumlah Kaki-5 di Ibukota yang sudah dibina sebanyak 21.000 pedagang. Sedangkan Kaki-5 yang belum dibina 60.686 pedagang.

Kehadiran pedagang sektor informal ini memang bagai dua sisi mata uang. Satu sisi membantu warga, terutama mereka yang berkantong tipis mendapat barang murah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sisi lain kadang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki-5 menyebutkan, Kaki-5 adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat tidak menetap.

Potret maraknya Kaki-5 antara lain ditemukan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakpus. Berulang kali Pemprov DKI Jakarta menghalau pedagang sektor informal itu, tapi mereka kembali berjualan di pinggiran jalan untuk menyongsong calon pembeli.

Kabar bolak-baliknya Kaki-5 ditertibkan mengusik Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk melihat nasib pedagang sektor informal itu secara langsung dengan mengunjungi kawasan pasar terbesar se Asia Tenggara tersebut. Pria yang akrab disapa Sandi ini menyimpulkan, kemacetan kawasan Pasar Tanah Abang bukan semata karena keberadaan Kaki-5.

Guna mendapatkan solusi yang pas, Sandi pun bertemu tokoh-tokoh masyarakat Tanah Abang sehingga keputusannya bisa diterima semua elemen. Sandi menyatakan, Pemprov DKI Jakarta akan tetap memberdayakan Kaki-5 tapi tetap memperhatikan ketertiban umum dan memuliakan pejalan kaki.

Pasar Tanah Abang bukan saja merupakan pusat kegiatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tapi memiliki nilai historis yang cukup panjang. Selain itu, Kaki-5 Tanag Abang juga diperlukan. Setiap harinya, tak kurang 300 ribu pengguna transportasi di sekitar Stasiun Tanah Abang juga membutuhkan kehadiran pedagang sektor informal.

Apalagi publik pun tahu saat Indonesia termasuk Jakarta pada 1997-1998 diterpa krisis ekonomi, keberadaan Kaki-5 adalah katup pengaman mencegah terjadinya revolusi sosial. Karena itu, tidak seharusnya pedagang sektor informal itu diberangus, tapi sebaliknya mereka perlu diberdayakan. @*