Monday, 11 December 2017

Analisa Fahri Hamzah “KPK Jadikan Novanto Tersangka Terkait Pilpres 2019”

Sabtu, 11 November 2017 — 16:17 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

JAKARTA (Pos Kota) — Ditetapkannya kembali Ketua DPR, Setya Novanto, sebagai tersangka korupsi e-KTP memperjelas kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Pasalnya KPK, baik sebagai pelaku ataupun alat politik, sangat berkepentingan terhadap raihan kursi Partai Golkar.

“Tiket Partai Golkar dengan 91 kursi sangat menggiurkan bagi orang-orang di luar Golkar, yang menggunakan KPK sehingga berimbas terhadap sengketa Setnov-KPK hingga Pilpres 2019,” ujar Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Senayan, Sabtul (11/11).

Diakui, analisa itu dirasakannya sewaktu mengamati perseteruan Setnov-KPK yang diyakininya berujung Pilpres 2019 pasca-Setnov menang praperadilan terhadap status tersangkanya dalam kasus e-KTP.

UU Pemilu baru menetapkan Parliament Threeshold (PT) 20% dari raihan kursi menempatkan Partai Golkar memiliki 91 kursi atau butuh 21 kursi alias setara minimal satu partai lagi untuk berkoaliasi. Menyusul PDIP sebanyak 109 kursi atau hanya butuh satu partai untuk memenuhi kuota 20% yang 112 kursi dari total 560 kursi DPR.

Namun demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menolak menyebutkan apa-siapa-bagaimana kaitan lembaga anti-rasuah dalam perseteruan Setya Novanto dihubungkan dengan Pilpres 2019. “Saya tidak bisa katakan siapa, tapi saya bisa merasakan gelagat itu,” tegas Fahri. (rinaldi)