Saturday, 25 November 2017

Uji Kir ‘Abal-abal’ Bahayakan Keselamatan

Selasa, 14 November 2017 — 4:48 WIB

PUNGUTAN liar masih terjadi di sektor pelayan. Hasil penelusuran Harian Pos Kota, pungli ditemukan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ujung Menteng, Jakarta Timur. Calo keliaran menawarkan jasa kepada pemilik kendaraan. Tarifnya pun membengkak tiga kali lipat dari harga resmi Rp60 ribu-Rp100 ribu.

Pungli semestinya tidak terjadi lagi karena sudah diterapkan layanan online e-KIR. Booking atau pendaftaran bisa dilakukan secara online, bahkan sudah ada aplikasi si smartphone sehingga tidak perlu lagi antre panjang. Pelayanan sudah dipermudah, rantai birokrasi telah diperpendek. Realitanya, kecurangan masih terjadi dengan memanfaatkan berbagai celah. Muncul anggapan petugas setempat ‘tutup mata’.

Ada beberapa alasan mengapa pemilik atau pengemudi kendaraan memilih menggunakan jasa calo. Pertama, pemilik kendaraan tak patuh pada prosedur dan tidak mau repot masuk daftar tunggu antrean sehingga memilih menggunakan jasa calo meski harus membayar mahal. Kalau sistem e-KIR berjalan dan pengawasan juga ketat, semestinya hal ini tidak terjadi.

Kedua, kendaraan yang akan menjalani uji PKB kondisinya tidak laik jalan. Kendaraan wajib melalui pemeriksaan mulai dari lampu, wiffer, rem, sabuk pengaman, ban mobil, uji emisi (knalpot) dan pemeriksaan lainnya. Syarat lulus uji kir, semua perlengakapan kendaraan harus lengkap dan dinyatakan laik jalan.

Bisa jadi kendaraan yang diperiksa sebetulnya tidak memenuhi persayaratan tersebut. Sehingga pemilik ‘kongkalikong’ dengan petugas lewat tangan calo supaya lulus uji kir alias menjalani uji kir ‘abal-abal’. Dari sisi keselamatan, ini tentu sangat berbahaya, terlebih bagi angkutan umum.

Pemprov DKI harus cepat melakukan pembenahan. Tidak tertutup kemungkinan penyimpangan juga terjadi di titik-titik uji kir lainnya. Tiga tahun silam, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sidak dan menemukan praktik pungli di kantor uji kir di Kedaung Angke, Jakarta Barat. Berdasarkan opname cash, duit pungli bisa mencapai Rp2,5 miliar/bulan dengan asumsi setiap kendaraan dikenakan biaya tambahan Rp100 ribu-Rp200 ribu.

Temuan di tempat uji kir Kedaung Angke, harus menjadi pembelajaran oleh Pemprov DKI bahwa kecurangan seperti itu bisa muncul kembali bila pengawasan lemah. Tim ‘saber pungli’ harus dihidupkan kembali. Karena selain mental korup merusak tatanan, dampak berbahaya lainnya yaitu kendaraan tak laik jalan mengancam keselamatan. **