Wednesday, 21 November 2018

Jokowi Soal Freeport dan Perppu: Saya Putuskan Tanpa Keraguan

Rabu, 15 November 2017 — 18:54 WIB
Presiden Jokowi saat menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX di Graha Gubernuran, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. (ist)

Presiden Jokowi saat menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX di Graha Gubernuran, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Presiden Jokowi mengaku dirinya tidak akan ragu – ragu dalam mengambil keputusan. Di eranya,  ada sejumlah keputusan yang telah dibuatnya dengan tanpa keraguan.

Di antara keputusan yang telah diambilnya, mulai dari penetapan Hari Lahir Pancasila, menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hingga negosiasi kepemilikan saham dengan PT Freeport Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX, pada Rabu (15/11) di Graha Gubernuran, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut Jokowi,  saat akan menerbitkan  Perppu tentang Ormas,  dirinya telah menyampaikan menteri-menteri terkait untuk menyiapkan Perppu. “Saya memutuskan, saya yang bertanggungjawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu,” ucap Jokowi.

Alasannya menerbitkan perppu,  kata Jokowi,   jika perppu tersebut tidak dikeluarkan maka anti Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang akan dipertaruhkan. “Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa  “enggak ngerti”  saya,” ujar Jokowi.

Hal lain juga,  kata presiden,  saat akan memutuskan  1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. “Saat itu banyak yang ragu. Ini nanti jadi polemik, jadi ramai. Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu,” terang Jokowi saat itu.

Keputusan lainnya yang diambil oleh Jokowi adalah terkait divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia. “Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya  tidak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya “enggak ngerti” ?” ucap mantan gubernur DKI ini.

Untuk itu, lanjut Jokowi,  dirinya memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan. Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan. (Johara/win)