Thursday, 23 November 2017

Stop Ketimpangan Ekonomi Cegah Diskriminasi Pelayanan

Rabu, 15 November 2017 — 4:49 WIB

 

 

DALAM dua hari ini masalah ketimpangan ekonomi menjadi bahasan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan sejumlah tokoh nasional.

Setidaknya itu terekam dari hasil silaturahmi Gubernur Anies Baswedan bersama ulama dan  tokoh agama di Balai Agung, Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa(14/11/2017).

Dalam silaturahmi, Anies menyampaikan komitmennya akan tetap menaruh perhatian mengatasi ketimpangan di Jakarta. Itulah sebabnya, perhatian kepada mereka yang berada di bawah, miskin dan termarjinalkan menjadi prioritas dalam kebijakan.

 

Kebijakan prorakyat kecil akan dibuktikan dengan dicabutnya larangan sepeda motor melintas di Jl Thamrin.

Sehari sebelumnya Wagub Sandiaga Uno juga menggelar pertemuan dengan mantan Menko Perekonomian, Kwik Kian Gie untuk membahas soal ketimpangan.

 

Kwik mekihat jurang antara si miskin dan kaya terlihat jelas. Alasannya orang kaya di Jakarta luar biasa kayanya. Ini terlihat dari kepemilikan mobil super mewah, properti dan sebagainya.

 

Jadi kalau orang miskin di Jakarta lebih rendah kekayaannya dibanding kota lain, akan semakin terasa ketimpannya.

 

Perihal ketimpangan, menurut hemat kami, sebenarnya tidak sebatas pada persoalan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi lebih mudah dan nyata indikatornya, seperti diukur dari tingkat pendapatan dan harta kekayaan yang dimiliki.

 

Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mencegah terjadinya ketimpangan dalam mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik.

 

Ini menjadi penting karena ketimpangan pelayanan dan penggunaan fasilitas publik mencerminkan tak adanya asas keadilan.

 

Perbedaan pelayanan akan memunculkan sikap apriori warga karena beda perlakuan identik dengan diskriminasi.

 

Sebagai warga Jakarta, tanpa kecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh negara ( Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).

 

Pelayanan dimaksud dalam bidang administrasi pemerintahan,kesehatan, pendidikan, sarana umum, transportasi dan fasilitas sosial lainnya.

 

Artinya ketimpangan sosial, termasuk di dalamnya ketimpangan pelayanan publik harus juga menjadi prioritas penanganan. Ketimpangan sosial berkorelasi dengan indek kebahagiaan masyarakat. Kian kecil ketimpangan sosial, makin besar indek kebahagiaan masyarakat, yang berarti makin bahagia warganya. Ini sejalan dengan tagline ” Maju kotanya, bahagia warganya”. (*).