Thursday, 23 November 2017

Tolak Lagi Panggilan KPK, Setnov Pilih Pimpin Paripurna DPR

Rabu, 15 November 2017 — 14:27 WIB
Fahri Hamzah menyalami Setya Novanto saat Rapat Paripurna DPR.(timyadi)

Fahri Hamzah menyalami Setya Novanto saat Rapat Paripurna DPR.(timyadi)

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) memilih hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang II tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017) dan mengabaikan panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencananya, Rabu (15/11/2017) Setnov dijadwalkan diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Pemanggilan hari ini merupakan pertama kalinya sejak ia kembali ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (10/11/2017).

Dua hari sebelumnya pada Senin (13/11/2017), Setya Novanto juga mangkir memenuhi panggilan KPK yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo (ASS), Direktur Utama PT. Quadra Solution.

Novanto memimpin rapat paripurna DPR bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Agus Hermanto. Dalam pidatonya, Novanto menyinggung beberapa hal, antara lain meminta Panitia Khusus Hak Angket KPK memberikan laporan pada masa sidang yang baru dibuka ini.‎

(Baca: Panggilan Keempat, KPK Kembali Gagal Periksa Setnov)

 

“Diharapkan pada masa persidangan ini dapat segera dilaporkan hasil kerja pansus angket KPK,” kata Novanto.

Novanto seharusnya memenuhi pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP yang sedang ditangani KPK. Pengumuman penetapan tersangka untuk kedua kalinya pada Jumat (10/11/2017).

Ketidakhadiran Setnov didahului dengan surat pemberitahuan kepada KPK bahwa dirinya masih menunggu keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengajuan judicial review dua pasal dalam UU KPK. Pasal 46 ayat 1 dan 2. Pasal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur hak imunitas anggota dewan.

Usai rapat paripurna, Setnov menegaskan tidak akan memenuhi panggilan KPK sampai MK memutuskan gugatannya.

(timyadi/sir)