Sunday, 16 December 2018

Naikkan PAD, Pemprov DKI Akan Naikkan Tarif Pajak Daerah

Kamis, 16 November 2017 — 13:11 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda pandangan fraksi terhadap penyampaian Raperda APBD tahun 2018 oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. (ikbal)

Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda pandangan fraksi terhadap penyampaian Raperda APBD tahun 2018 oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. (ikbal)

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan total RAPBD DKI Jakarta 2018 Rp77,11 triliun. Angka ini meningkat 9,86 persen dibanding dengan penetapan APBD 2017 sebesar Rp70,19 triliun.

Gubernur DKI Jakarta dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu (15/11/2017) lalu menjelaskan pendapatan daerah tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.66,62 triliun atau meningkat 6,66 persen dibandingkan penetapan APBD 2017 sebesar Rp.62,46 triliun.

Sedangkan untuk rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan Anies diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp.38,12 triliun, retribusi daerah sebesar Rp.689,90 miliar.

Terhadap rencana penerimaan dari sektor pahak tersebut, Fraksi PAN-Demoktat di DPRD DKI meminta Anies peningkatakan itu tidak dibebankan kepada masyarakat. Pasalnya seiring peningkatan pendapatan daerah melalui pajak, disertai juga dengan kenaikan tarif pajak daerah. Fraksi PAN-Demokrat menyatakan menolak rencana kenaikan pajak daerah tersebut.

“Diantaranya pajak parkir 20 persen menjadi 30%, BBNKB dari 10% menjadi 15%, pajak penerangan jalan dari 2,6% menjadi 6% dan peningkatan PBB secara signifikan untuk zona komersil,” kata Bambang Kususmanto saat membacakan pandangan Fraksi PAN-Demokrat pada rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 16/11/2017).

Fraksi PAN-Demokrat menilai peningkatan tarif pajak tersebut dapat membebani masyarakat yang saat ini dalam kesulitan ekonomi akibat menurunnya daya beli masyarakat.

Fraksi PAN-Demokrat menyarankan alih-alih menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan PAD, Pemerintah DKI Jakarta lebih baik mengoptimalkan dan mengurangi kebocoran pajak daerah DKI Jakarta.

“Untuk mengurangi potensi kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Fraksi PAN-Demokrat mendesak agar penerapan online system dapat benar-benar diterapkan. Dengan sistem online terpadu dan dilengkapi dengan seperangkat aturan yang memaksa wajib pajak dalam menerapkan sistem pajak online,” tandas Bambang.

Diketahui hari ini, DPRD DKI menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap penyampaian Raperda APBD tahun 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik bersama Abraham Lunggana alias Lulung.

(ikbal/sir)