Saturday, 24 August 2019

Nasdem: Rumah DP 0 Persen Untuk Siapa?

Kamis, 16 November 2017 — 17:18 WIB
rumahrakyat

JAKARTA (Pos Kota) – Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan sasaran program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, rumah DP 0 persen. Nasdem menilai rumah DP 0 persen tidak dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta.

Anggota Fraksi Nasdem Hasan Basri Umar menilai, rumah DP 0 persen rancu secara definisi. Dalam pandangan fraksi terhadap pidato RAPBD 2018 saat rapat paripurna, menurut Hasan jika rumah DP 0 persen berbentuk rumah vertikal, maka sesuai dengan Perda No 1 tahun 2012, maka rumah DP nol persen dikategorikan rumah susun.

“Sementara dalam UU No 20 tabun 2011 tentang rusun, dijelaskan bahwa penyediaan rumah susun untuk MBR. Kami menganalisa dan menghitung cicilan sejumlah Rp2,4 juta. Hal itu tidak relevan dengan warga kategori MBR,” katanya saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (16/11/2017).

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan salah satu indikasi warga MBR adalah pendapatan per bulan sekitar Rp3,6 seperti penetapan UMP DKI 2018. Menurut Hasan, cicilan sebesar Rp2,4 juta perbulan sangat menyulitkan bagi warga MBR untuk memenuhi kebutihan sehari-hari.

“Belum lagi jika dikaitkan dengan kemampuan warga usia tidak produktif. Sungguh memberatkan dengan waktu mengangsur sampai 25 tahun. Atas ini muncul pertanyaan tentang keberpihakan yang sesungguhnya dari program ini dan sasaran dari segmen masyarakat mana yang sesungguhnya yang ingin dituju, mohon penjelasan,” ujar Hasan

Pertanyaan serupa juga dilemparkan Fraksi PKS. FPKS melalui anggotanya, Abdurrahman Suhaimi mempertanyakan kriteria penerima dan kriteria rumah dalam program DP 0 persen itu.

“Dari sisi kriteria, apa kriteria rumah layak huni yang akan digunakan? Bagaimana juga kriteria penerima program? Kebijakan dan informasi yang jelas untuk rumah layak huni ini membuat masyarakat yang membutuhkan program ini memiliki gambaran jelas, mohon tanggapan,” ucap Suhaimi.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui anggotanya, William Yani mempertanyakan program rumah DP 0 persen. Yani mempertanyakan kekuatan hukum dari program unggulan yang sudah dianggarkan dalam RAPBD 2018 itu.

“Apakah program DP 0 persen tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan? Dan jika macet angsurannya, menjadi beban siapa?” tanya William.

Sementara itu usai rapat paripurna Anies Baswedan berjanji akan menjawab semua pertanyaan fraksi-fraksi. Anies mengatakan akan akan menjabarkan setiapa programnya yang tertuang dalam RAPBD 2018, termasuk program rumah DP 0 persen.

Diketahui, Anies akan menjawab pertanyaan fraksi dalam rapat paripurna pada Senin (20/11/2017) mendatang dengan agenda jawaban gubernur atas tanggapan fraksi-fraksi DPRD DKI.

“Nanti pada hari Senin kita akan menyampaikan jawaban lengkap atas semua pertanyaan dan program-program prioritas kita juga akan kita jelaskan Insya Allah semuanya lengkap informasinya ada,” tandas Anies. (ikbal/b)