Saturday, 17 November 2018

Margarito ke KPK: Suka Atau Tidak Periksa Setnov Harus Ada Izin Presiden

Senin, 27 November 2017 — 13:51 WIB
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito (julian)

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito (julian)

JAKARTA (Pos Kota) – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, rampung menjalani pemeriksaan sebagai ahli meringankan bagi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, Ketua DPR, Setya Novanto, Senin (27/11/2017).

Diperiksa sekitar dua jam, Margarito mengaku hanya dicecar tiga pertanyaan oleh penyidik KPK. Salah satunya soal prosedur pemeriksaan terhadap anggota DPR.

“Tiga pertanyaan doang. Seputar prosedur pemeriksaan terhadap anggota DPR. Itu yang saya jelaskan. Harusnya ada izin dari Presiden,” katanya, selepas pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2017).

Mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara ini menyadari kasus yang disangkakan terhadap Setya Novanto merupakan tindak pidana khusus. Kendati begitu, ia tetap berpendapat, pemanggilan untuk Novanto harus melalui izin Presiden sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

“Saya ngerti. Cuma orang kan nggak baca disangka melakukan tindak pidana khusus. Memang ada pengertian lain tersangka itu di luar tersangka? Kan orang juga bilang tindak pidana khusus doang. Kata tersangkanya tidak dibaca,” ujarnya.

Menurutnya, pengertian makna dari kata ‘disangka melakukan tindak pidana khusus’ itu tidak punya makna lain kecuali tersangka.

“Jadi harus ada izin Presiden. Suka atau tidak suka ya begitu. Begitu bunyi pasal 245 UU Nomor 17,” imbuh pria berkumis itu.

Selain Margarito, sebelumnya juga datang Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Maman Abdurahman. Ia pun mengaku dipanggil oleh KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi meringankan bagi Novanto.
(julian/sir)