Wednesday, 13 December 2017

Warga Ingin Pulau C dan D Dapat Dibangun Rumah DP Rp0

Selasa, 28 November 2017 — 19:40 WIB
Seminar Kajian Ilmiah Kelayakan Pemanfaatan dan Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur. (joko)

Seminar Kajian Ilmiah Kelayakan Pemanfaatan dan Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur. (joko)

JAKARTA (Pos Kota) – Sejumlah elemen masyarakat berkeinginan agar Gubernur DKI Jakarta bersedia memanfaatkan sebagian lahan pulau reklamasi dibangun rumah murah untuk rakyat. Pemanfaatan lahan reklamasi Pulau C dan D itu sangat tepat untuk program rumah DP 0 Rupiah.

Harapan masyarakat itu muncul dalam seminar bertajuk Kajian Ilmiah Kelayakan Pemanfaatan dan Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Selasa (28/11/2017). “Nantinya reklamasi Pulau C dan D yang sudah terlanjur jadi, bisa dimanfaatkan lahan atau area pembangunan rumah DP 0 rupiah,” ujar salah satu pembicara Rasminto, Direktur Eksekutif Human Studies Institute. “Banyak masyarakat yang menginginkan hal itu.”

Rasminto mengatakan, Pemprov DKI Jakarta perlu mengkaji secara mendalam atas dampak keekonomisan apabila reklamasi Pulau C dan D jika dibiarkan mangkrak. “Kita melihat dampak keekonomian, termasuk ketika pulau reklamasi dibatalkan dan ini juga perlu dikaji,” kata Rasminto.

Menurut Rasminto yang juga aktif sebagai anggota Ikatan Geografi Indonesia (IGI) ini, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno memiliki program unggulan rumah DP 0 Rupiah. Pada sisi lain ketersediaan lahan di Ibu Kota sangat terbatas.

“Sehingga tidak ada salahnya jika mengkaji pemanfaatan pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun itu dilakukan,” terang anggota Perkumpulan Peneliti Pendidikan dan Manajemen Lingkungan Hidup (P3ML) ini.

Sementara itu, pakar hukum Supardji mengungkapkan, ada baiknya polisi segera mempercepat proses penyidikan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Sebab dengan begitu, kelangsungan proyek reklamasi dapat segera ditentukan.

“Percepat proses penyelidikan itu untuk menentukan status hukumnya, apakah ada pidananya dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Siapa tahu dalam proses perizinan dulu ada unsur gratifikasi atau korupsi,” kata Kepala Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Al Azhar ini. (joko)