Monday, 11 December 2017

Koruptor Bukan Pancasilais

Rabu, 29 November 2017 — 5:17 WIB

KORUPSI bagai karat yang susah dibersihkan. Meski banyak yang sudah dijebloskan ke penjara tapi masih saja koruptor bergentayangan menggerogoti uang rakyat baik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari masa ke masa terus menangkapi pendodos uang rakyat. Contohnya, Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten, dikerangkeng karena tersandung kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten. Walikota Tegal Siti Masitha kini mendekam di tahanan karena diduga korupsi dana jasa kesehatan Rumah Sakit Kardinah.

Sesuai data KPK, sepanjang tahun ini saja, dari berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah itu, ada lima kepala daerah terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi. Mereka kini berstatus tersangka KPK. Sedangkan tahun sebelumnya tercatat 10 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

Secara keseluruhan, sejak 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan, ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang gubernur dan 60 orang walikota atau bupati dan wakilnya. Data ini belum termasuk perjabat legislatif, yudikatif dan orang swasta yang terlibat korupsi.

Beberapa hari lalu KPK juga menggelandang dan menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Setnov diduga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Banyaknya pejabat menggerogoti uang rakyat tentu memprihatinkan. Padahal, bila mereka mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maka praktik curang seperti itu bisa dihindari karena korupsi itu tidak sejiwa terutama dengan sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia.

Isi kandungan sila kelima berdasarkan Ketetapan MPR 1978 antara lain mengajarkan untuk mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan/ gotong-royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sikap curang untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dengan menggerogoti uang rakyat tentu menabrak kandungan sila Keadilan Sosial. Karenanya, bila mengacu dengan nilai-nilai itu, maka koruptor bisa disebut bukanlah Pancasilais. Korupsi bisa menyebabkan konflik sosial yang diakibatkan adanya rasa ketidakadilan dan kecemburuan ekonomi.

Mengikis praktik korupsi, diperlukan peran aktif dari semua pihak baik pemangku jabatan, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Sampaikan secara secara terus menerus kepada masyarakat seputar nilai-nilai Pancasila. Berikan pemahaman bahwa korupsi bukanlah watak bangsa Indonesia yang luhur.

Selain itu, untuk memberangus korupsi perlu diterapkan hukum yang tegas. Bukan malah sebaliknya, hukum yang sudah benar malah dibuat lentur. @*