Thursday, 18 October 2018

Pada 2018, Pemprov DKI Akan Naikkan Pajak

Kamis, 30 November 2017 — 21:43 WIB
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untuk pengesahan APBD 2018. (Ikbal)

Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untuk pengesahan APBD 2018. (Ikbal)

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan peningkatan pajak daerah sebesar Rp38,12 triliun pada 2018. Nilai tersebut meningkat Rp2 triliun dari usulan semula sebesar Rp36,12 triliun. Kenaikan target tersebut setelah melalui pendalaman DPRD dengan Bada Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

Dalam laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Raperda APBD yang dibacakan anggota dewan Syarifudin, kenaikan penerimaan pajak daerah tersebut didapatkan dari beberapa item pajak yang merupakan kewajiban warga Jakarta.

Untuk mengejar ambisi itu, Pemprov memproyeksikan target Pajak Kendaraan Bermotor naik dari Rp250 miliar menjadi Rp8 triliun. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Rp650 miliar menjadi Rp5,75 triliun.

Sedangkan pajak hotel naik menjadi Rp1,7 triliun dari Rp25 miliar. Pajak reklame dari Rp100 miliar menjadi Rp1,15 triliun. Semntara itu, Pajak Penerangan Jalan naik dari Rp150 miliar menjadi Rp1,15 triliun.

“Selain itu pajak parkir meningkat menjadi Rp685 miliar dari Rp35 miliar dan PBB P2 naik menjadi Rp8,50 triliun dari Rp950 miliar,” ujar Syarifudin saat paripurnaa pengesahan APBD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (30/11/2017).

Syarifudin menambahkan kenaikan jenis pajak daerah didasarkan pada pertimbangan dan analisis yakni tren penerimaan pajak daerah yang cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2014 terealisasi 83,23%, 89,24% (2015), 95,49% (2016), dan diprediksi mencapai 100,57% pada tahun 2017.

Selai itu juga upaya perpajakan yaitu intensifikasi dan ektensifikasi, berupa kebijakan-kebijakan terkait pajak daerah. Diantaranya, beberapa item pajak daerah akan naik pada 2018

“Perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak, antara lain : BBN-KB (BBN I) dari 10% menjadi 12,5%-15%; PPJ dari 3% menjadi progresif 6%-8%; pajak parkir dari 20% menjadi 25%-30%; BPHTB berupa DIRE dan PPJB,” ungkap Syarifudin.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman menilai ambisi Pemprov DKI tersebut terlampau optimistis. Memandang ekonomi yang tengah lesu, dia berkeyakinan target tidak dapat direlisasikan.

“Menurut kami tidak wajar dan terlampau optimis. Ada beberapa target pajak daerah yang meningkat lebih dari 10 persen. Selain itu, penwtapan pajak yang besar itu ditetapkan dalam kondisi yang lesu. Maka target besar kemungkinan tidal dapat direalisasikan,” ujar Taufiqurrahman. (ikbal/win)