Monday, 11 December 2017

Pulau Hasil Reklamasi Untuk Kepentingan Siapa?

Sabtu, 2 Desember 2017 — 4:54 WIB

USULAN kembali dilontarkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pulau hasil reklamasi di pesisir Utara Jakarta.

Ini menyusul telah dihentikannya reklamasi oleh Gubernur Anies Baswedan, tetapi bagaimana dengan Pulau C dan D yang sudah terlanjur terbentuk.

Itulah sebabnya berbagai kajian dilakukan, di antaranya oleh kalangan cendekia dan akademisi.

Intinya agar laut yang sudah terlanjur diuruk menjadi pulau, dan di dalamnya berdiri bangunan, tidak mangkrak sia- sia.

Ini bagaikan pepatah dibuang sayang, dibiarkan mendatangkan masalah.

Karena itu ada benarnya jalan tengah yang mesti dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah.
Sejumlah pengamat mengatakan agar pulau hasil reklamasi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak, terutama warga pesisir dan nelayan.

Kepentingan masyarakat sekitar perlu menjadi prioritas, mengingat berdasarkan berbagai kajian yang ada, pengurukan laut di kawasan perairan Ibukota dapat merusak lingkungan dan ekosistem serta merugikan mata pencarian nelayan.

Kita tidak bisa memungkiri persoalan ini menjadi pelik jika dilihat dari proses perizinan dan kebijakan yang tidak padu antara pemerintah pusat dan daerah.
Memang sejak awal soal reklamasi sudah mengundang perdebatan yang berujung kepada beda kebijakan.

Meski pada akhirnya reklamasi dihentikan, tetapi pulau terlanjur terbentuk. Ini pula yang kemudian memunculkan perdebatam baru, untuk apa pulau yang sudah ada.

Di bagian awal tulisan muncul usulan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekitar.
Menjadi pertanyaan tentunya, kalau pulau dimanfaatkan, lantas bagaimana bentuk kompensasi bagi perusahaan yang membangun?

Apakah diambil alih begitu saja oleh Pemprov DKI, karena dianggap sanksi dari sebuah pelanggaran.

Tetapi apa pun bentuk kebijakan yang akan ditempuh Pemprov DKI, diharapkan untuk kemaslahatan warga Jakarta. Bukan kepentingan segelintir orang, apalagi sampai memihak dan cenderung diskriminatif.

Kebijakan prorakyat sangat diharap sebagaimana sering diungkapkan pasangan Anies -Sandi dalam berbagai kesempatan.

Semoga teluk Jakarta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945.

Dalam konteks ini adalah rakyat Jakarta. (*).