Sunday, 17 December 2017

Komisi I Ingin Fit Proper Test Calon Panglima TNI Sebelum Reses

Senin, 4 Desember 2017 — 14:02 WIB
Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (timyadi)

Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (timyadi)

JAKARTA (Poskota) – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menghargai langkah Presiden Jokowi yang telah mengutus Mensesneg Pratikno membawa surat pengajuan pergantian Panglima TNI kepada pimpinan DPR. Pihaknya ingin fit and proper test calon Panglima TNI dilakukan sebelum masa reses 15 Desember.

“Saya sebagai Ketua Komisi I DPR menunggu proses di  Pimpinan DPR dan Badan  Musyawarah apakah surat segera diproses sehingga sebelum masa reses ini kita sudah bisa melakukan fit and proper test, sebagaimana tugas Komisi I DPR RI” ujar Kharis dalam keterangan tertulis kepada media Senin (4 /12-2017).

Presiden Joko Widodo telah mengirim nama pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun Maret 2018 mendatang. Komisi I DPR yang bermitra dengan TNI sifatnya menunggu surat Jokowi tersebut dan akhirnya dikirimkan pada hari ini.

(BacaConnie Bakrie: Pemilihan Kasau Calon Panglima TNI Sudah Tepat)

“Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Pak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dedikasi, kesungguhan profesionalisme dan kecakapan beliau memimpin TNI semoga dilanjutkan dan dikembangkan oleh penerus estafet kepemimpinan yang baru kelak” ujar Kharis Anggota DPR RI dari fraksi PKS ini.

Diberitakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, tadai padi menerima surat Presiden via Mensesneg. Dalam surat itu Presiden  Jokowi hanya mengirim satu nama untuk diuji kelayakan dan kepatutannya oleh Komisi I DPR dengan hanya menuliskan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI.

“Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kalau dilihat masa dinasnya di antara Kepala Staf angkatan termasuk yang  masih lama. Rekam jejak beliau sebagai KSAU juga bagus seperti keberhasilannya merevitalisasi alutsista TNI AU lebih modern dan tangguh sesuai jamannya ” ujar Kharis.

Bagaimanapun sekarang tinggal tugas DPR RI khususnya Komisi I untuk dapat segera menindaklanjuti dengan fit and proper test.

“Semua anggota DPR RI wabil khusus Anggota Komisi 1 punya hak dan kewajiban yang sama untuk menelaah, memberikan penilaian apakah  menerima atau mengembalikan surat Presiden Jokowi terkait pergantian Panglima TNI ini” tutup kharis menjelaskan. (timyadi/win)