Monday, 11 December 2017

Korupsi Merampas Hak Sejahtera Rakyat

Senin, 4 Desember 2017 — 6:10 WIB

KORUPSI masih saja merajalela di Indonesia. Satu koruptor ditangkap, bermunculan koruptor-koruptor baru. Potret ini tergambar dari kerapnya publik disuguhi berita-berita seputar korupsi baik via media cetak, online, televisi, radio, maupun media sosial.

Kasus dugaan korupsi paling anyar ditetapkannya Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bukan itu saja, KPK juga menangkap 10 penyelenggara Pemerintah Daerah Jambi (pejabat eksekutif dan DPRD) serta pihak swasta. Mereka diduga tersandung kasus praktik pemberian dan penerimaan uang Rp 1 miliar, terkait pembahasan dan proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jambi tahun 2018.

Sejak 2014 hingga Juni 2017, tercatat 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Kerugian negara akibat digerogoti koruptor tentu saja mencapai triliunan rupiah. Sebab, bila mengacu uang negara yang diselamatkan KPK dari periode 2009-2015 saja mencapai Rp 728 miliar lebih.

Korupsi adalah sebuah tindakan penyalahgunaan jabatan demi keuntungan pribadi dan dipakai sebagai upaya memperkaya diri sendiri dengan cara mengambil uang negara bersumber APBD dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara ilegal.

Tumbuh suburnya korupsi memang dipengaruhi berbagai faktor, tetapi paling dominan penyebabnya karena seseorang selalu tidak puas terhadap materi yang diperoleh. Gambaran ini bisa disimpulkan dari para koruptor yang sebagian besar pejabat, tetapi tetap mencuri duit rakyat. Mereka korupsi bukan karena miskin, tetapi memang rakus.

Kondisi seperti ini tentu memprihatinkan. Di negara berdasarkan Pancasila yang selalu menjunjung tinggi sikap luhur dan mengajarkan kita agar tidak curang, tetapi korupsi masih saja tumbuh. Padahal jelas, korupsi berdampak terhadap melambungnya angka kemiskinan.

Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017, jumlah rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen). Angka ini bertambah dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang cuma 27,76 juta orang (10,70 persen) dari jumlah rakyat Indonesia.

Fakta masih tumbuh suburnya koruptor, tentu kewajiban bagi semua pihak untuk memberangusnya. Pertama elemen masyarakat maupun tokoh agama melalui mimbar dan momentum tertentu secara masif mengingatkan publik bahwa koruptor tidak pantas tumbuh di bumi Indonesia.

Kedua penegak hukum harus memberikan hukuman maksimal terhadap koruptor. Jangan sampai penanganan korupsi dicampuradukan dengan politik, sehingga tidak tuntas. Apalagi semua tahu, bahwa korupsi merampas hak sejahtera rakyat. @*