Sunday, 17 December 2017

Bila Jadi Panglima TNI, Marsekal Hadi Harus Hadapi Tahun Politik

Selasa, 5 Desember 2017 — 8:33 WIB
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto

JAKARTA (Pos Kota) – Pengusulan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima TNI mendapat sorotan  dari Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid. Kalau sudah jadi Panglima TNI, Marsekal Hadi harus menghadapi tahun politik, yakni pengamanan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu dan Pilpres 2019.

“Yang paling utama adalah waktunya singkat menuju perhelatan Pilkada dan Pemilu. Dua-duanya ini kami harus pastikan Panglima TNI siap. Kami akan konfirmasi dalam fit and proper test kesiapan Pak Hadi terhadap dua ajang demokrasi tersebut,” kata Meutya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Politisi F-PG itu pun yakin, Presiden sudah mempertimbangkan perihal Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 saat merekomendasikan nama Hadi Tjahjanto. Dalam uji kelayakan dan kepatutan nantinya, pihaknya akan melihat track record dan daftar kekayaan Hadi Tjahjanto.

Ia yakin, seperti dalam uji terhadap calon Panglima TNI sebelumnya, Komisi I hampir tidak pernah menolak nama yang direkomendasikan oleh Presiden.

“Kami hampir tidak pernah menolak. Kalau TNI berbeda dengan Polri, TNI kan dipilihnya dari kepala staf. Kami sudah terbiasa dan sering komunikasi dengan Pak Hadi. Jadi saya rasa, tidak terlalu ada masalah,” imbuh Meutya.

Meutya pun memandang Hadi Tjahjanto sebagai sosok yang bisa bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo secara baik dalam menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI nanti.

“Beliau (Hadi Tjahjanto) punya modal besar karena dulu sebagai Sekretaris Militer (Sesmil), juga banyak berhubungan dengan Presiden sehingga mudahan-mudahan chemistry-nya nanti baik dengan presiden,” imbuh politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

Di tempat berbeda, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menghargai langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo, yang dengan segera mengutus Mensesneg Pratikno untuk membawa surat pengajuan pergantian Panglima TNI kepada Pimpinan DPR RI.

“Saya sebagai Ketua Komisi I DPR RI menunggu proses di  Pimpinan DPR RI dan Badan  Musyawarah apakah surat segera diproses. Sehingga sebelum masa reses ini kita sudah bisa melakukan fit and proper test, sebagaimana tugas Komisi I DPR RI,” ujar Kharis.

Politisi F-PKS itu menambahkan, jika dilihat dari masa dinasnya di antara Kepala Staf, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto termasuk yang masih lama. Rekam jejak Hadi Tjahjanto sebagai KSAU juga bagus. Hal itu terlihat pada keberhasilannya merevitalisasi alutsista TNI AU lebih modern dan tangguh sesuai jamannya.

“Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dedikasi, kesungguhan profesionalisme dan kecakapan beliau memimpin TNI semoga dilanjutkan dan dikembangkan oleh penerus estafet kepemimpinan yang baru kelak,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Pimpinan DPR telah menerima surat rekomendasi nama Panglima TNI baru dari Mensesneg Pratikno. Surat tersebut diantarkan oleh Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Senin (4/12/2017). Pergantian ini sehubungan dengan habisnya masa bakti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada Maret 2018 mendatang. (*/win)