Monday, 11 December 2017

Anies Hapus LPJ RT/RW, Dirjen Otda: Gak Bisa, Itu Uang APBD

Rabu, 6 Desember 2017 — 12:10 WIB
Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono,

Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono,

JAKARTA (Pos Kota) – Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono tidak setuju dengan langkah Gubernur DKI Jakarta yang akan menghapus kewajiban laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW. Sumarsono menyatakan setiap anggaran APBD yang dikeluarkan harus memilki laporan.

“Gak bisa, dong, gimana mau pertanggungjawaban uang operasional. Intinya setiap kali ada pengeluarannya satu sen pun harus dipertanggungjawabkan. Biaya operasional dari mana? Kan APBD. Dan harus dipertanggungjawabkan,” katanya di Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2017).

Pria yang akrab disapa Soni itu menambahkan laporan mutlak tetap harus diperlukan. Soni mengatakan laporan nantinya bisa disederhanakan. Bahkan menurut Soni LPJ hanya perlu mengupload sebagai bentuk penyederhanaan.

“Yang jelas pengertian LPJ itu bukan dihapus tapi disederhanakan dalam bentuk lain. Uang dikeluarkan minimal ada kwitansi. Masa mau dikasihkan dari langit.  Jangan bikin ruwet. Makin sederhana makin baik. Kalau perlu LPJ di upload cukup,” tandasnya.

Selain itu, Doni juga berharap pengawasan terhadap RT/RW termasuk dana operasional dilakukan oleh masing-masing keluarahan. (ikbal/win)