Monday, 11 December 2017

Soal Penghapusan LPJ Dana Operasional RT/RW Anies Kini Ragu-ragu

Rabu, 6 Desember 2017 — 17:16 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan

Gubernur DKI Anies Baswedan

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seakan meralat pernyataannya terdahulu tentang penghapusan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW. Jika sebelumnya secara tegas mengatakan akan menghapus LPJ, kini Anies menyebut hal itu masih dalam kajian.

Anies mengatakan dirinya masih menyusun ketentuan tentang pelaporan dana operasional yang didapatkan oleh Dewan Kota, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), RT dan RW.

“Belum (final). Penghapusan (LPJ) operasional RT/RW masih dalam proses penggarapan. Nanti kita atur sedang dalam proses,” katanya usai menghadiri acara Penyerahan Dafar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dan Desa Tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 6/12/2017).

(Baca: Anies Hapus LPJ RT/RW, Dirjen Otda: Gak Bisa, Itu Uang APBD)

Lebih lanjut, Anies menegaskan, penggunaan dana yang bersumber dari anggaran negara akan dikelola sesuai dengan peraturan berprinsip transparansi. Anies menyebut pemerintahannya akan menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

“Prinsipnya akuntabilitas harus dijaga. Yang penting adalah prinsip akuntabilitas kita jaga. Kemudian saya akan memastikan semua anggaran yang dititipkan dari negara mengikuti semua aturan keuangan. Dan semua yang terima anggaran dari pemert harus mengikuti aturan keuangan,” imbuhnya.

Sebelumnya langkah Anies menghapus kewajiban LPJ RT/RW dikritik Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Sumarsono menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Anies tersebut. Dilatakan Sumarsono, setiap anggaran APBD yang dikeluarkan harus memilki laporan pertanggungjawaban. (ikbal/b)