Thursday, 14 December 2017

Anies Akhirnya Putuskan Dana RT/RW Ada LPJ Namun Disederhanakan

Kamis, 7 Desember 2017 — 20:51 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan

Gubernur DKI Anies Baswedan

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyederhanakan bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW.

Anies mengubah semua bentuk LPJ yang terdapat dalam Kepgub 1197 tahun 2017 tentang uang penyelenggaraan tugas dan fungsi rukun tetangga dan rukun warga yang ditandatangani Djarot Saiful Hidayat.

Anies mengatakan dirinya telah menyelesaikan revisi pergub tersebut dan akan diundangkan mulai 1 Januari 2018 . Dijelaskan dalam kepgub, kata Anies, laporan keuangan dilakukan sekali dalam enam bulan, berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang mengharuskan laporan setiap bulan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut selama ini pelaporan pertanggungjawaban hanya menumpuk di meja.

“Dan kita tahu di Jakarta hari ini ada 30.407 RT dan 2.732 RW. Jadi, total RT/RW itu 33.139. Pelaporan-pelaporan yang dilakukan menumpuk dalam kenyataannya, tiap bulan ada 33.000 sekian,” katanya di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Kamis (7/12/2017).

Anies menambahkan, nantinya pengurus RT/RW cukup melaporkan penggunaan dana operasional dalam forum RT/RW dengan tembusan lurah setempat. Dana operasional akan ditransfer paling lambat tanggal 10 setiap bulan yang penggunaannya tercatat di buku pengeluaran keuangan RT/RW.

“Filosofinya adalah kita ingin pelibatan warga lebih tinggi. Kita ingin agar pertanggungjawaban itu disampaikan kepada orang-orang yang memang memilih mereka. Toh kegiatannya adalah kegiatan di kampung. RT/RW bukan ditunjuk oleh Pemprov, tapi mereka hasil pilihan warga,” tandas Sandi.

Terkait format laporan, mantan Rektor Universitas Paramadina itu memastikan akan sangat sederhana. Diharapkan dengan format yang baru, setiap pengurus RT/RW dapat membuat laporan dengan mudah.

“Laporannya ada, singkat sekali, dan itu formatnya yang mereka bisa pakai untuk warga. Jadi laporan mereka ke warga. Nanti dari laporan mereka ke warga itu kemudian ditembuskan kepada lurah. Jadi, lapornya ke warga,” jelas Anies.

Diketahui dalam Kepgub 1197 tahun 2017 RT/RW harus mengisi delapan lampiran laporan yang terdiri dari format A1, A2, B1, B2, C dan format D yang didalamnya keharusan menuliskan indikasi performa atau Key Performance Indicator (KPI) RT/RW. Pengisian format inilah yang dianggap memberatkan RT/RW.

Nantinya dalam Kepgub yang baru, pelaporan hanya akan melampirkan dua format yang berisi tanda terima dan laporan penggunaan uang operasional. Laporan penggunaan dana operasional juga dibuat sederhana hanya dengan merinci saldo awal, uang pemasukan, pengeluaran dan saldo akhir. (ikbal)