Thursday, 14 December 2017

Sederhanakan LPJ RT RW, Anies Akan Revisi Kepgub 2017

Kamis, 7 Desember 2017 — 15:28 WIB
Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta Premi Lasari .(ikbal)

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta Premi Lasari .(ikbal)

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta akan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) untuk merevisi Kepgub 1197 tahun 2017 tentang uang penyelenggaraan tugas dan fungsi rukun tetangga dan rukun warga.

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan dengan Kepgub yang baru, bentuk laporan pertanggungjawaban dana operasional RT/RW akan lebih sederhana.

Premi menjelaskan selama ini Pengurus RT/RW mengaku kesulitan dengan keharusan menyertakan bukti transaksi berupa kwitansi dalam setiap LPJ.

“Jadi memang gini. Keluhan dari para ketua RT RW selama ini, sekarang¬† saya tanya, kalau beli gorengan ada kwitansi atau gak? Nah Uang operasional yang selama ini kita berikan untuk kegiatan operasional,” katanya di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Kamis (7/12/2017).

Premi menjelaskan, penggunaan dana operasional RT/RW akan dicatat dalam buku register penatausahaan keuangan yang ada pada bendahara RT dan RW. Sesuai Pergub 171 tahun 2016 disebut satu tugas bendahara RT adalah melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan terhadap uang yang diterima oleh lembaga RT/RW secara profesional dan disiplin.

Dikatakan Premi, selain dana operasional, RT/RW juga mendapat pemasukan anggaran dari pemerintah pusat, swadaya masyarakat dan badan usaha.

“Itu kan harus dibukukan semua termasuk harus dicatat. Jadi operasional RT/RW adalah pembiayaan yang harus dicatat dalam pembukuan dminsitrasi RT/RW,” terang Premi.

Premi menerangkan dalam Kepgub 1197 tahun 2017 RT/RW harus mengisi delapan lampiran laporan yang terdiri dari format A1, A2, B1, B2, C dan format D. Menurut Premi, pengisian format inilah yang memberatkan RT/RW.

Nantinya dalam Kepgub yang baru, pelaporan hanya akan melampirkan dua format yang berisi tanda terima dan laporan penggunaan uang operasional. Laporan penggunaan dana operasional juga dibuat sederhana hanya dengan merinci saldo awal, uang pemasukan, pengeluaran dan saldo akhir.

“Jadi disederhanakan, LPJ tidak dihapus. Jadi kita memahami kesulitannya Ketua RT/RW,” pungkas Premi. (ikbal/tri)