Saturday, 20 October 2018

Anies dan Sandi Dinilai Bawa Jakarta Melangkah Mundur

Senin, 11 Desember 2017 — 16:09 WIB
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (ikbal)

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (ikbal)

JAKARTA (Pos Kota) – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi menilai keputusan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak mengunyah video rapat sebagai kemunduran. Yogi kemudian membandingkan kebijalan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang rajin mengupload rapat pimpinan melalui Youtube.

Menurut Yogi, memang terdapat beberapa kebijakan yang harus dirahasiakan dari publik yang menyangkut tentang keamanan dan sandi-sandi. Namun untuk level kebijakan pemprov, Yogi memandang tidak ada alasan untuk tidak meneruskan kebijakan Ahok tersebut.

“Kalau sekarang menurut saya ada satu kemunduran. Tetapi kemundurannya harus dilihat dulu dari kebijakan apa nih, kalau yang berkaitan, saya fikir kalau level pemprov apa yang mau dirahasiain untuk negara? Kecuali misalnya kalau soal investasi yang sifatnya untuk negara, saya enggak tahu itu. Kalau menurut saya ini sebuah kemunduran, padahal kan dulu sudah akuntabel, transparan,” katanya kepada wartawan, Selasa (11/12/2017).

Yogi menambahkan sistem keterbukaan terhadap pelayanan publik sudah diatur melalui undang-undang No 25 tahun 2009. Karenanya Yogi berharap pemerintahan Anies dan Sandi melaksanakan amanat UU tersebut dengan melakukan transparansi.

Apalagi saat ini Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2016 tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan pada Media Berbagi Video dan ditandatangani Ahok. Yogi berpendapat kebijakan Anies dan Sandi untuk tidak mengunggah video rapat bentuk pelanggaran terhadap pergub.

“Melanggar kalau menurut saya. Jadi ini kan kalau ada peraturan yang dibuat Pak Basuki kalau belum dicabut, tapi tidak diikuti, itu melanggar,” tegasnya.

Yogi menandaskan karena adanya landasan ada hukum untuk pengunggahan video, maka masyarakat dapat melakukan protes hingga gugatan kepada Pemprov DKI. Tentang alasan Sandi yang menyatakan upload video dapat mendatangkan kemudharatan, Yogi mengaku tidak mengerti dengan pemikiran Sandi.

“Boleh orang itu menuntut, boleh seharusnya. Mudharatnya (upload video) dimana ya, saya bingung,” pungkas Yogi. (ikbal/b)