Saturday, 22 September 2018

Membiarkan Angkutan Rombeng Membiarkan Jakarta Macet

Senin, 18 Desember 2017 — 6:07 WIB

SELURUH pengemudi angkutan umum di Jakarta akan diwajibkan memiliki sertifikat khusus. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi penumpang.

Payung hukum mewajibkan sertifikat khusus bagi sopir angkutan umum selain Surat Izin Mengemudi (SIM), yakni UU Nomor 22/ 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Langkah ini menyongsong semua angkutan umum terintegritas dengan Transjakarta

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang akan mewajibkan pengemudi angkutan umum bersertifikat tentu menarik bagi publik. Maklum di Ibukota warga yang menggunakan angkutan umum masih rendah karena terkait pelayanan belum memadai.

Dewan Transportasi Kota Jakarta menyebutkan minat warga Jakarta untuk menggunakan transportasi umum saat ini masih rendah. Aktivitas warga yang menggunakan moda angkutan umum cuma 24 persen dari total perjalanan dan sisanya menggunakan kendaraan pribadi.

Kurang berminatnya warga menggunakan moda angkutan pribadi karena banyak faktor, misalnya armadanya rombeng (tak laik jalan), sopir ugal-ugalan, sering memotong trayek, keselamatan kurang terjamin, dan lainnya. Dampak angkutan umum kurang diminati warga tentu saja menyebabkan pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi menjadi tinggi. Kemacetan pun dari masa ke masa bertambah kronis.

Data Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta pada tahun 2015 saja, jumlah kendaraan bermotor pribadi di Ibukota mencapai 7.979.833 unit dengan rata-rata pertumbuhan 8,12 persen per tahun.

Karena itu, selain mewajibkan pengemudi memiliki sertifikat khusus, guna meningkatkan warga menggunakan angkutan umum, Pemprov DKI Jakarta harus pula meremajakan angkutan umum yang sudah rombeng. Fasilitas tak layak bisa mengakibatkan pelayanan yang buruk, sehingga warga ogah naik angkutan umum.

Mengutif data Dishubtrans DKI Jakarta, tak kurang dari 65 persen jumlah kendaraan angkutan umum yang ada di Ibukota telah berusia di atas 10 tahun. Padahal, angkutan umum yang sudah rombeng memicu pertumbuhan kendaraan pribadi yang pada akhirnya berdampak dengan kemacetan.

Bukankah kerugian akibat kemacetan di Jakarta seperti yang dilansir Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencapai Rp67, 5 triliun per tahun? Pendek kata, membiarkan angkutan umum yang sudah rombeng sama halnya membiarkan kemacetan. @*