Monday, 23 July 2018

Penyerapan Anggaran Rendah, Pejabat Kabupaten Bekasi “Disetrap” Tidak Boleh Cuti

Rabu, 27 Desember 2017 — 7:49 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

BEKASI (Pos Kota) -Pemangku jabatan dilarang bepergian atau mengambil cuti liburan terkecuali sakit. Hal ini dalam upaya memaksimalkan penyerapan anggaran Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, Uju, akan memberikan ultimatum terkait hal tersebut. Hal ini demi memaksimalkan penyerapan anggaran yang masih sekitar 56 persen. Mereka ‘disetrap’ tidak boleh cuti.

“Kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan penyerapan anggaran,” ujar Uju.

Pihaknya menargetkan, dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar Rp5,8 triliun, dengan kondisi saat ini penyerapan anggaran bisa tercapai sekitar 80 persen. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kerja bagi OPD yang terendah atau kurang maksimal, bakal diberikan sanksi kinerja secara administrasi.

”Tahun ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk memaksimal penyerapan anggaran, sebab waktunya tinggal menghitung hari. Oleh sebab itu, kami akan membuat surat edaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bekasi, agar tidak diberikan cuti kecuali sakit dan cuti hamil,” terang Uju.

Sedangkan Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Juhandi, mengakui hingga saat ini penyerapan anggaran masih tergolong rendah.

Ia menjelaskan, adapun dinas penyerapan anggarannya rendah, diantarannya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), dari Pagu anggaran sekitar Rp660 miliar, yang terserap baru 34 persen. Kedua Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dari Pagu anggaran Rp774 miliar, baru terserap 44 persen. Ketiga RSUD, dari total Pagu anggaran Rp157 miliar, baru terserap 48 persen. Ke empat Dinas Kesehatan, dari Pagu anggaran Rp487 miliar, baru terserap 49 persen.

”Kalau dilihat secara administrasi, sekitar 75 persen penyerapan anggarannya itu sudah pasti. Namun apabila ingin mencapai sekitar 80 persen, perlu kerja keras dari seluruh OPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran,”tutup Juhandi.(lina/b)