Monday, 24 September 2018

Masyarakat Kian Lelah Sikapi Pejabat Korup

Jumat, 29 Desember 2017 — 5:31 WIB

PEJABAT eksekutif maupun legislatif yang tersangkut korupsi kian tahun bukannya berkurang, malah cenderung bertambah.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terhadap pejabat korup, tampaknya belum membuat jera. Kian gencar OTT, makin menambah daftar pejabat yang terlibat korupsi.

Sepanjang tahun 2017, KPK mengungkap 118 kasus korupsi yang sekarang dalam proses penyidikan.

Dari jumlah itu, hanya 27 kasus yang melibatkan swasta, selebihnya melibatkan pejabat eksekutif dalam pemerintahan, kepala daerah dan anggota DPR/DPRD.

Lebih rinci, seperti disebutkan dalam rilis akhir tahun KPK, terdapat 43 kasus korupsi yang melibatkan pejabat Eselon I hingga IV di pemerintahan. Sebanyak 20 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD.

Selain itu, sebanyak 12 kasus yang melibatkan bupati/wali kota dan wakilnya. Artinya selama tahun 2017 terjaring 12 kepala daerah korup. Angka ini menunjukkapeningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selama tahun 2016 tercatat 10 kepala daerah yang diciduk KPK karena korupsi uang rakyat.

Dilihat dari jenis perkara, 93 kasus terjadi karena penyuapan. Ini sejalan dengan pelaku korupsi yang sebagian besar adalah pejabat publiik.

Tidak terbantahkan, banyak pejabat terkena OTT ketika menerima uang suap dari rekanan terkait proyek, pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Kepala daerah sulit mengelak karena terdapat cukup alat bukti saat penangkapan, yakni uang cash yang diserahkan penyuap kepada kepala daerah yang hendak disuap.

Menjadi pertanyaan mengapa penyidik KPK begitu rinci mengetahui akan terjadi penyuapan? Jawabnya bisa beragam asumsi. Tetapi satu hal yang sering diungkap karena KPK telah memiliki kewenangan penyadapan. Menyadap aktivitas ( komunikasi) oknum yang sedang dalam proses pemantauan.

Tak heran jika mengetahui secara rinci jadwal pertemuan, lokasi pertemuan, kapan uang diserahkan, tempat menyimpan uang, siapa yang menyerahkan dan lain – lain.
Data begitu valid tentu bukan semata hasil penyadapan, tentu terdapat sejumlah teknik dan taktik yang menjadi rahasia KPK.

Di luar itu, peran serta warga masyarakat menjadi faktor pendukung kian banyak kasus korupsi pejabat terungkap.

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kecurangan di daerahnya mulai meningkat. Ini termotivasi karena rakyat sudah mulai lelah dengan perilaku pejabat korup.

Kadang dengan segala upaya memanfaatkan kewenangannya mengeruk aset daerah, menumpuk kekayaan untuk dirinya, keluarganya dan kroninya, sementara abai terhadap rakyatnya yang hidup sengsara. Ini ketidakadilan yang kerap dipertontonkan pejabat korup.

Kadang tanpa beban masih tertawa-tawa di depan publik, meski sudah menyandang status terdakwa korupsi uang negara.

Realita sosial semacam ini membuat rakyat makin berani dan termotivasi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Menyongsong tahun 2018, kita berharap pejabat makin mawas diri tidak tergoda korupsi karena gerak geriknya akan terus diawasi oleh warganya, oleh mereka yang telah memberi amanah.
Jabatan, selain sebuah amanah dan berkah, juga terdapat ujian. (*).