Saturday, 20 January 2018

Selamat Datang Tahun Politik Tinggalkan Ujaran Kebencian

Sabtu, 6 Januari 2018 — 5:13 WIB

SELAMAT datang tahun politik. Itu yang sering kita dengar begitu kita memasuki tahun 2018. Mengapa? Jawabnya karena selama tahun 2018 akan digelar 171 Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah) yang terdiri dari 17 provinsi ( gubernur/wakil gubermur), 39 kota (walikota/wakil walikota) dan 115 kabupaten (bupati/wakil bupati).

Di tahun ini pula, tahapan awal pemilihan presiden dan wakil presiden ( pilpres) serta pemilu legislatif (pileg) dilakukan.

Tentu saja yang kita persoalkan bukan gelaran pilkada, pilpres atau pileg, tetapi dampak negatif dari pelaksanaan agenda politik nasional tersebut.

Dengan kian berkembangnya dunia digital, semakin mudahnya mengakses internet dengan segala rupa dan jenis konten, membuat informasi dari mana pun sumbernya mudah didapat.

Repotnya, tidak sedikit isu yang ternyata belum terklarifikasi ikut dikemas dengan narasi yang berlebihan di dunia maya, yang kemudian disebar dengan menyisipkan ego primordial dan kultural.

Jika isu ini semakin liar dikhawatirkan dapat memunculkan anarkisme sosial yang pada akhirnya merugikan semua pihak.

Itulah sebabnya kita cegah bersama agar isu yang belum tentu benar, berita bohong ( sering disebut kabar hoax) tidak digunakan untuk tujuan politik tertentu, termasuk dalam pelaksanaan pilkada.

Kita berharap pilkada tahun ini akan lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya.

Untuk menuju ke sana, setidaknya ada empat hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak.
Pertama, tinggalkan ujaran kebencian baik menggunakan isu SARA, kultural dan sosial. Ini menjadi penting mengingat kecenderungan Cyber Crime di Indonesia masih di seputar hate speech (ujaran kebencian) dan SARA yang berimplikasi pada stabilitas negara.

Kedua, dibutuhkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat tidak mudah terhasut isu yang bernuansa ujaran kebencian. Tidak pula terpancing dengan situasi politik dalam pilkada. Lebih baik memprioritaskan kepada bagaimana membangun kesejahteraan dan menegakkan keadilan untuk kemajuan bersama.

Ketiga, bagi pejabat eksekutif dan legislatif perlu memberi keteladanan dengan mempertontokan kerukunan dan keharmonisan dalam menyikapi situasi, sekalipun beda aspirasi.

Keempat, perlu kebijakan atau aturan hukum yang ketat dan tegas kepada kelompok-kelompok yang mencoba membuat suasana menjadi semakin rumit.

Kami mendorong Cyber Crime Polri mulai dari Mabes hingga Polres terus mengoptimalkan Tim Cyber Patrol untuk menjelajah negeri guna menciptakan pilkada yang jujur, adil, aman dan damai.( *).