Thursday, 19 July 2018

KORPORATOKRASI

Senin, 8 Januari 2018 — 6:12 WIB

Oleh H. Harmoko

TAHAPAN kampanye pilkada serentak di 171 daerah dijadwalkan baru mulai 15 Februari mendatang. Tetapi, situasi mulai terasa panas dalam beberapa bulan terakhir, utamanya di tiga daerah: Jatim, Jabar, dan Sumut. Hajatan politik ini milik siapa?

Dalam tradisi demokrasi, hajatan politik tentu milik rakyat. Tetapi, ia bisa menjadi bukan milik rakyat ketika demokrasi tak lagi murni sebagai demokrasi melainkan hanya sebagai kedok dalam berpolitik. Rakyat hanya dijadikan alat untuk kepentingan nondemokrasi.

Kepentingan nondemokrasi? Kepentingan apa? Selain demokrasi, ada sistem pemerintahan yang disebut korporatokrasi. Apa itu?

Korporatokrasi adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan dan dikuasai oleh beberapa korporat, para pengusaha kaya-raya. Pengusaha yang memiliki dana lebih itu mengendalikan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain dalam suatu negara.

Dalam sistem ini, pengusaha secara praktis menjadi penyumbang utama yang “menghidupi” para politikus, pejabat-pejabat negara, dan kepala-kepala instansi negara.

Sistem seperti itu, tentu, memiliki konsekuensi praktis pula. Di sana ada potensi negatif yang bisa muncul, yakni lahirnya kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan perundangan yang hanya menguntungkan para konglomerat, menindas golongan ekonomi lemah.

Agar sistem itu mendapatkan legitimasi publik, dijalankanlah tahapan-tahapan yang berlaku pada sistem demokrasi. Apa yang terjadi? Rakyat diajak seolah-olah berdemokrasi. Diselenggarakanlah pemilu, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Di sana, pengusaha tidak muncul di permukaan. Mereka bermain di balik layar. Kalau sudah begitu, merekalah sejatinya pemilik hajatan politik yang sesungguhnya. Bukan rakyat. Kekuatan uang bisa membuat mereka secara halus terlibat ke dalam sistem, baik baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

Rakyat yang dijadikan alat pun dibiarkan bersibuk ria dalam dukung-mendukung sosok yang hendak mereka jadikan pemimpin. Kalau terjadi apa-apa, mereka tak ubahnya sebagai tumbal atas hajatan sang pemilik hajat. Rakyat bisa menjadi korban dalam setiap episode yang dimainkan oleh sang dalang atas pesanan para pemilik modal.

Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi di Indonesia. Itu harapan kita. Insyaallah. ( * )