Friday, 20 September 2019

Hilman Dipanggil KPK Untuk Dalami Misteri Kecelakaan Setya Novanto

Selasa, 9 Januari 2018 — 12:31 WIB
Hilman Mattauch saat di ruang tunggu KPK. (yulian)

Hilman Mattauch saat di ruang tunggu KPK. (yulian)

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya upaya pelarian Ketua nonaktif DPR RI, Setya Novanto saat hendak ditangkap penyidik KPK pada pertengahan November 2017.

Hal itu ditandai dengan diperiksanya mantan jurnalis televisi swasta, Hilman Mattauch oleh penyidik KPK, Selasa (9/1/2018).

“Masih terkait proses sebelumnya. Kami dalami peristiwa seputar kecelakaan SN (Setya Novanto) di pertengahan November 2017,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi mengenai kehadiran Hilman di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018).

Hilman datang seorang diri sekitar pukul 08.45 WIB. Ia merahasikan maksud kedatangannya. Mengenakan kemeja biru, pria berbadan tambun itu terlihat buru-buru masuk ke dalam Gedung KPK, di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan.

“Masuk dulu,” pungkasnya dengan suara pelan sambil tersenyum dan menunjuk ke arah lobi Gedung KPK.

Sebagaimana diketahui, Hilman memiliki kedekatan dengan terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto. Ia bahkan mengendarai mobil yang ditumpangi Novanto saat terjadi kecelakaan di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.  Mobil yang dimaksud adalah Toyota Fortuner bernomor polisi B1732 ZLO.

Hilman juga diduga menjadi orang yang mengetahui keberadaan Novanto saat tim KPK berusaha menjemputnya di kediaman Novanto terkait perkara e-KTP.

Sebelumnya, Hilman pun telah diminta keterangannya pada 11 Desember 2017. Ketika itu Hilman tak menampik bila lembaga antirasuah tengah membuka penyelidikan baru terkait dengan penanganan korupsi e-KTP.

KPK tengah melakukan penyelidikan dugaan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang telah menjerat Setnov menjadi terdakwa.

Penyelidikan tersebut terkait dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21 Undang-Undang Tipikor berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.” (julian/tri)