Friday, 27 April 2018

Anies Minta Dishub Bahas soal Penerapan Ganjil-Genap untuk Motor di Thamrin

Kamis, 11 Januari 2018 — 16:30 WIB
Petugas Dishub sudah mulai mencopoti rambu lalulintas tanda larangan motor lewat di Jalan Thamrin (toga)

Petugas Dishub sudah mulai mencopoti rambu lalulintas tanda larangan motor lewat di Jalan Thamrin (toga)

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memerintahkan Dishub DKI berkordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya soal rencana penerapan ganjil-genap untuk sepeda motor‎ di Jalam MH Thamrin, Jakarta Pusat. Diharapkan pekan depan kebijakan tersebut sudah dapat diuji coba di lapangan.

Hal itu dilakukan untuk menanggapi hasil putusan Mahkamah Agung yang mencabut Peraturan Gubernur soal larangan sepeda motor lewat Jalan Thamrin. Pergub itu dibuat ketika Basuki Tjahja Purnama atau Ahok jadi Gubernur DKI.

“Kebijakan pembatasan lalulintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin, tidak dihapus secara total, melainkan dilakukan dengan sistem ganjil-genap seperti yang diberlakukan pada mobil,” ujar Anies di Balaikota, Kamis (11/1).

“Saya minta Dishub agar lebih intensif membahas bersama Ditlantas Polda dan instansi terkait lainnya agar bisa menelurkan rumusan kebijakan yang tepat bagi semua pihak,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan warga soal larangan sepeda motor lewat Jalan MH Thamrin. ‎Dengan demikian, Pergub No. 195 Tahun 2014 yang menjadi payung hukumnya harus dibatalkan dan diganti dengan pergub baru. Saat ini, Anies dan timnya tengah merevisi beberapa pasal pada pergub tersebut untuk menerapkan aturan ganjil-genap sepeda motor.

Pemprov DKI telah mengeksekusi perintah MA berupa pembatalan Pergub No 195 Tahun 2014 yang artinya sepeda motor boleh lagi melintas di Jalan MH Thamrin. Rabu kemarin, rambu-rambu larangan di kawasan tersebut telah diturunkan petugas dan sepeda motor mulai memasuki jalan protokol secara bebas.

Kondisi tersebut semakin memperparah kemacetan karena di lokasi juga sedang ada proyek MRT. Atas kondisi tersebut, pemprov langsung berinisiatif untuk membatasi jumlah sepeda motor yang melintas berupa aturan ganjil-genap nomor belakang kendaraan. (joko)