Saturday, 20 January 2018

Hormati Pencabutan Larangan Motor

Kamis, 11 Januari 2018 — 5:30 WIB

MAHKAMAH Agung (MA) mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No.195/2014 tentang Pembatasan Lalulintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin. Putusan ini mengundang berbagai reaksi dari publik. Pro kontra pun terus menggelinding.

Polda Metro Jaya misalnya menilai pencabutan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, akan menimbulkan kemacetan baru. Pencabutan itu dinilai tidak efektif, karena kemacetan lalulintas di Jakarta diprediksi akan sulit terurai.

Berbeda pendapat dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Ia menilai keputusan MA membatalkan Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang dibuat di era Gubernur Ahok itu sudah tepat. Keputusan ini juga untuk mengembalikan rasa keadilan.

Mengingatkan kembali, semangat dikeluarkannya Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor antara lain untuk mempersiapkan jalan protokol dengan program ERP (electronic road pricing). Layaknya jalan tol, kendaraan yang melintas harus membayar. Kendaraan yang boleh melintas hanya roda empat ke atas, sedangkan roda dua tidak boleh.

MA kini telah mencabut larangan itu. Keputusannya tentu bukan tanpa alasan. Setidaknya ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan lembaga hukum ini. Pertama fasilitas jalan dan angkutan umum belum siap. Kedua melanggar azas dalam UU HAM. Ketiga tak memberi perlindungan hukum secara setara

Lazimnya sebuah keputusan meski itu datangnya dari lembaga hukum yang kredibel bernama MA pasti akan disikapi terbelah. Keputusan apapun pasti tidak akan memuaskan semua pihak, apalagi menyangkut hukum yang penuh tafsir.
Bila kelak dalam perkembangan kota ternyata pencabutan larangan sepeda motor menimbulkan kemacetan di mana-mana, Polda Metro Jaya atau Pemprov DKI Jakarta boleh saja mengeluarkan peraturan baru untuk mengatasinya.

Misalnya Pemprov DKI Jakarta bisa saja membuat aturan baru atas Pergub 195/2014 juncto Pergub 141/2015 tentang Perubahan atas Pergub 195/2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Tetapi publik juga bisa melakukan uji materi terhadap aturan baru itu.
Merujuk hal itu, kini semua pihak sudah seharus mematuhi keputusan MA. Siapapun boleh tidak puas, tapi keputusan hukum harus dihormati. Bukankah hukum adalah panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. @*