Tuesday, 24 April 2018

Pilgub Jabar-Jateng-Jatim Bisa Bebas Dinasti Politik

Kamis, 11 Januari 2018 — 5:47 WIB
mobil

SELAMA tiga hari berturut-turut KPUD seluruh Indonesia menerima
pendafttaran jago-jago peserta Pilkada. Di wilayah Jabar-Jateng-Jatim alhamdulillah
bebas dari politisi pelestari politik dinasti. Tapi di luar Jawa, ada 6 provinsi yang bakal dikangkangi para keluarga inkamben. Persis iklan mobil, ada bapak, ibu, teteh….dst.

Di Pulau Jawa terdapat enam wilayah provinsi. Tapi pada Pilgub 2018 ini yang
menggelar hanya 3 provinsi, yakni Jabar, Jateng dan Jatim. DKI Jakarta dan Banten
sudah digelar taun 2017, adapun DI Yogyakarta tak pernah ada Pilgub. Sebab sesuai UU
Keistimewaan Yogyakarta, Gubernur DIY otomatis raja Ngayogyakarta Hadiningrat
(Sultan HB X), dan wakilnya adalah Sri Pakualam.

Di Jabar, selain pasangan Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi, Ridwan Kamil-Uu
Ruzhanul Ulum, ada juga stelan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Gerindra, PKS, PAN) serta Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan (PDIP) mantan Kapolda Jabar sebagai Cawagub.

Dari Jateng tercatat, Ganjar Pranowo Gubernur inkamben kembali diusung PDIP-
Nasdem-Demokrat. Sebagai Cawagub ditunjuk Taj Yasin alias Gus Yasin putra ulama
kondhang Jateng, KH Maimun Zubair. Koalisi Gerindra-PKS-PKB dan PAN mantap
mengusung Sudirman Said eks Mentri ESDM sebagai Cagub dan Cawagube Ida Fauziah,anggota DPR dari PKB.

Di Jatim, yang maju sebagai Cagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan Cawagub
Puti Guntur Sukarno, anggota DPR dari PDIP, karena Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) mundur. Pasangan ini didukung PKB, PDI-P, PKS, dan Gerindra. Adapun pasangan Khofifah Indarparawansa, pengusungnya partai: Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PAN, Cawagubnya Emil Dardak bupati Trenggalek.

Melihat nama-nama personalnya, alhamdulillah tak ada yang masuk bagian dari
dinasti politik inkamben. Padahal di luar Jawa, ya ampuuun…., peserta Pilkada seperti iklan mobil saja laiknya. Ada ponakan, besan, kakak, adik. Ini terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Kalbar.

Dalam UU Pilkada No. 2015 memang sudah diatur, keluarga dekat Kepala Daerah
inkamben dilarang jadi peserta. Tapi ketika digugat orang, keluarga politik dinasti
tentunya, eh…dikabulkan MK. Ya sudahlah, politik dinasti kembali marak. Bila
kemudian banyak terjadi korupsi dan saling menutupi, jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang. -gunarso ts