Sunday, 18 February 2018

Terkait Putusan MK

Golkar: Presidential Threshold Bukan untuk Munculkan Calon Tunggal

Jumat, 12 Januari 2018 — 10:16 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi

JAKARTA (Pos Kota) – Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Keputusan MK adalah final dan mengikat.

“MK sudah memutuskan uji materi tentang pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden . Saya berharap semua pihak menghormati putusan ini,” kata Hetifah, melalui rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (11/01/2018).

Politisi F-PG itu menyampaikan, sesungguhnya pengaturan ambang batas bukan dimaksud untuk memunculkan capres tunggal sebagaimana dianggap beberapa pihak. Ia menjelaskan justru UU Pemilu ini tidak membolehkan munculnya capres tunggal.

“Misalnya pada pasal 229 ayat (2) disebutkan KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon,” jelas Hetifah.

Dikabarkan, MK menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

MK menimbang bahwa presidential threshold sangat relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya ketentuan presidential threshold, Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki dukungan di parlemen. (win)