Friday, 27 April 2018

Solusi Ganjil Genap

Jumat, 12 Januari 2018 — 5:11 WIB

KEPUTUSAN Mahkamah Agung (MA) mencabut larangan sepeda motor melintas di kawasan jalan protokol Ibukota, Jalan Thamrin-Sudirman, menuai polemilk. Di satu sisi pengendara motor yang selama ini merasa ‘dikekang’ menyambut baik keputusan MA. Tapi di sisi lain, kepolisian tidak setuju karena kemacetan diprediksi akan semakin parah.

Silang pendapat dan sikap berseberangan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya tentang boleh tidaknya motor melewati jalan protokol, harus segera disudahi. Dua institusi ini sama-sama pemangku kepentingan di jalan raya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan harus saling mendukung dan mesti diambil jalan tengah.

Tidak bisa dipungkiri, sepeda motor di jalan raya ibarat ‘raja jalanan’ yang menguasai ruas jalan di Ibukota. Kendaraan roda dua juga dituding menjadi penyebab kemacetan lalu lintas karena disiplin pengendaranya rendah, sulit diatur, kerap melanggar aturan bahkan paling tinggi angka kecelakaan. Ini yang menjadi alasan polisi tidak setuju Pergub DKI Nomor 195/2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dicabut.

Tetapi gubernur sebagai kepala daerah memandang dari sisi lain, yaitu aspek ekonomi berkeadilan bagi seluruh warga Jakarta. Pertimbangannya, jalan protokol menyangkut hajat hidup orang banyak dan digunakan oleh banyak pelaku usaha terutama UMKM untuk menjalankan usaha. Data pemprov, lebih dari 480 ribu UMKM di seluruh DKI menggunakan jalur itu untuk koneksi mereka.

Kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang akan menerapkan sistem ganjil genap bagi sepeda motor seperti juga kendaraan roda empat, adalah sikap mau mendengar masukan dari stakeholder lainnya, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Sistem ganjil genap menjadi jalan tengah demi kepentingan bersama. Pelaku UMKM bisa menjalankan usahanya, kemacetan lalu lintas juga bisa ditekan.

Sebuah kebijakan harus ditujukan bagi kepentingan umum, bukan sebaliknya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Karena itu Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan sesegera mungkin menyusun teknis pelaksanaan maupun rencana uji coba. Pengawasan terhadap motor yang melanggar, mungkin lebih sulit dibanding kendaraan roda empat.

Langkah lain yang perlu segera dilakukan, segera sosialisasikan rencana pemberlakuan aturan tersebut sebelum Peraturan Gubernur (Pergub) diterbitkan. Di sisi lain, kesadaran pengendara motor untuk patuh pada aturan, disiplin dalam berkendara, juga mesti terus ditingkatkan baik melalui imbauan-imbauan maupun ketegasan hukum.**