Monday, 22 January 2018

Fadli Zon Tuding MK Memandulkan Fungsi Legislatif

Sabtu, 13 Januari 2018 — 19:54 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

JAKARTA (Pos Kota) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Presidential Thresshold dalam Pemilihan Umum (Pemilu), dinilai Fadli Zon bentuk lain memandulkan fungsi legislatif.

Bagi Wakil Ketua DPR, dari Partai Gerindra itu, putusan MK itu semakin melicinkan jalan bagi kemunduran demokrasi dengan dalih memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan penyederhanaan partai politik. “Saya benar-benar tidak bisa memahami nalar putusan MK, itu jelas setback,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/1)

Di satu sisi, katanya, MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 173 Ayat (1) dan (3) UU Pemilu bahwa partai lama peserta Pemilu 2014 harus tetap menjalani verifikasi faktual, dengan argumen kesetaraan dan untuk menghindari diskriminasi terhadap partai baru.

Namun di sisi lain, ia menambahkan, MK justru menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 222 kendati jelas-jelas pasal tersebut akan mendiskriminasi partai baru dalam proses pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 nanti.

“Sebagai penjaga konstitusi, MK seharusnya bisa menerjemahkan spirit konstitusi secara koheren, konsisten, dan komprehensif. Dan, saya tidak melihat koherensi tersebut dimana pertimbangannya, MK menilai ‘presidential threshold’ relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Padahal jelas-jelas aturan tentang ‘presidential threshold’ itu sangat bias sistem parlementer. Di mana relevansinya? Itu kan kontradiktif. MK menjadi seolah ahli politik,” tudingnya. (rinaldi)