Saturday, 22 September 2018

Jaksa Agung : Perkara Pilkada Harus Selesai Maksimal 51 Hari

Sabtu, 13 Januari 2018 — 7:08 WIB
ilustrasi pilkada

ilustrasi pilkada

JAKARTA (Pos Kota) – Jaksa Agung M Prasetyo menjelaskan perkara pelanggaran pilkada berlangsung singkat dan selama 51 hari harus sudah selesai.

“Perkara pelanggaran pilkada juga tidak ada upaya hukum kasasi. Jadi, hanya sampai banding, ” katanya, di Kejaksaan Agung, Jumat (12/1).

Dia menerangkan penanganan perkara Pilkada 2018, dilakukan satu atap dalam wadah Gakumdu atau Penegakan Hukum Terpadu yang beranggotakan Polri, Kejaksaan dan Bawaslu (serta Panwaslu di tingkat provinsi/kabupaten/kota).

“Tugas Bawaslu/Panwaslu menseleksi kalau ada laporan, apakah ada temuan apakah betul memang perkara Pemilu atau tidak. Baru setelah itu ditindak lanjuti diserahkan ke Polri sebagai penyidiknya. Setelah itu baru hasil penyidikannya diserahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum).

JANGAN SALAH PILIH

Prasetyo berharap masyarakat semakin dewasa dan matang dalam praktik berdemokrasinya, yakni harus siap menang dan kalah .

“Para elit politiknya diharapkan bisa menyejukan pendukungnya. Masyarakatnya juga sadar akan hak pilihnya, karena apa suara masyarakat itu sangat menentukan istilahnya one man one vote.”

Dia mengingatlan masyarakat jangan salah pilih, karena ketika memilih nasib kita ditentukan lima tahun ke depan. (ahi)