Monday, 22 January 2018

Membuat Malu Penunggak Pajak Mobil Mewah

Sabtu, 13 Januari 2018 — 5:21 WIB

SETELAH membenahi sektor informal di kawasan Pasar Tanah Abang, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bergerak memburu penunggak pajak mobil mewah.

Sanksi sosial akan diberikan kepada pemilik mobil mewah yang belum melunasi pajak.
Sanksi sosial seperti apa yang akan dilakukan? Jawabnya sedang dalam pengkajian. Menurut Anies, ada beberapa langkah yang sedang disiapkan. Di antaranya mendatangi rumah pemilik mobil mewah yang belum melunasi pajak. Mempublikasikan nomor polisi mobil mewah belum batar pajak melalui media online agar pemilknya menjadi malu. Bisa juga bodi mobil ditempeli stiker bertuliskan “telat pajak”

Cara lain memberikan sanksi kepada pemiliknya untuk menyapu jalanan, menyanyi di depan umum. Ini bentuk sanksi sosial yang tujuannya membuat malu.

Kami tentu sependapat dengan sanksi sosial semacam ini. Mengingat jika hanya diberikan denda bagi mereka orang kaya, dikhawatirkan tida akan menimbulkan jera. Denda jutaan rupiah bagi orang kaya tentu saja tidak berarti apa – apa. Tetapi rasa malu tidak bisa ditebus dengan uang ratusan juta.

Dalam konteks inilah sanksi sosial lebih efektif, ketimbang dikenakan denda.
Banyak cara membuat malu penunggak pajak mobil mewah. Hanya saja dalam pelaksanannya tetap perlu memperhatikan asas kepatutan, sehingga tidak sampai menimbulkan gugatan karena dinilai melanggar hak asasi asasi. Meski menunggak pajak itu sendiri sudah melanggar melanggar hak sosial yang dapat mendatangkan keresahan sosial.

Sebagai orang kaya yang mampu membeli mobil seharga di atas 5 miliar, sepertinya sulit dipercaya jika tidak mampu membayar pajak yang jumlahnya hanya puluhan juta per tahun. Logikanya, mereka yang status sosial ekonominya tinggi, memiliki kemampuan financial yang lebih baik dalam membayar pajak.

Sebaiknya pula mereka dapat memberi contoh yang baik kepada mereka yang berada di bawahnya. Bukan sebaliknya, melanggar aturan.

Langkah Gubernur Anies membuat malu cukup beralasan, mengingat terdapat 744 mobil mewah yang belum membayar pajak hingga Desember 2017. Nilai pajak yang harus disetor sebesar Rp 26 miliar. Jika dirata – rata setiap unit kena pajak Rp34,9 juta. Cukup kecil jika dibandingkan dengan harga mobil mewah, apalagi terdapat 23 Lamborghini dengan harga total sekitar Rp108 miliar.

Artinya belum bayar pajak bukan karena tidak mampu, tetapi tidak patuh. Boleh jadi lupa karena banyak mobil yang dimiliki. Sanksi sosial diberikan untuk mengingatkan. Membuat malu bukan untuk mempermalukan, tetapi menyadarkan akan kewajibannya. ( *).