Monday, 22 January 2018

Pencalonannya Ditolak, Rustandie Laporkan KPU Purwakarta ke Panwaslu

Sabtu, 13 Januari 2018 — 23:37 WIB
Rustandie resmi mengadukan KPUD setempat ke Panwaslu

Rustandie resmi mengadukan KPUD setempat ke Panwaslu

PURWAKARTA (Pos Kota) – Bakal calon Bupati Purwakarta Rustandie resmi mengadukan KPUD setempat ke Panwaslu terkait penolakan berkas pendaftaran keikutsertaannya di Pilkada Purwakarta pada 10 Januari 2018 lalu.

Rustandie mendatangi Kantor Panwaslu Purwakarta di Jalan Basuki Rahmat Kel Sindangkasih, didampingi kuasa hukum Riyad Abdul Hanan SH. Rombongan diterima Ketua Panwaskab Oyang ST Binos,Sabtu (13/01/2018).

“Kami mencari keadilan . Penolakan pencalonan kami jadi ranah Panwaslu untuk menindaklanjutinya,” ujar Rustandie .

Menurutnya, KPUD telah bersikap sewenang wenang atas penolakan pendaftarannya sebagai Bacalonbup Pilkada 2018. Alasan penolakan karena SK Hanura ganda, kata dia, mengada-ada dan tidak mendasar.

“Kami tegaskan tidak ada double SK seperti yang dikatakan KPU Purwakarta. Soal SK pertama sudah dijawab oleh SK pencabutan oleh DPP Hanura. Selain itu, juga ada SK pengambilanalihan kewenangan DPC oleh DPP. Sehingga saat DPC menyerahkan SK (pertama, red) itu sebenarnya sudah tidak ada kewenangan,” katanya.

Pada bagian lain, dia menyayangkan pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Harminus Koto yang menyebut keputusan KPU Purwakarta menolak berkas pencalonan Rustandie-Dikdik sudah benar.

“Itu terlalu prematur. Berkas saja belum diproses, malah sudah berbicara di berbagai media seolah-olah Bawaslu sudah memutuskan. Kan aneh,” kata Rustandie.

Rustandie mempertimbangkan untuk melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kami akan konsultasikan terlebih dahulu dengan tim. Bukti-bukti sudah kami pegang,” ujarnya.

Ketua Panwaslu Purwakarta Oyang Este Binos membenarkan telah menerima kedatangam rombongan pasangan calon Rustandie-Dikdik yang membawa dokumen gugatan sengketa pilkada.

“Berkasnya masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Sesuai peraturan, kami menyediakan waktu selama tiga hari kerja, karenanya kami tunggu sampai Senin (15/1),” ujarnya.

Apabila berkas sudah lengkap, kata Binos, pihaknya menjadwalkan penyelesaian sengketa. “Panwas akan memanggil pihak permohon dan pihak terkait lainnya. Ada pun hasilnya nanti bisa memperkuat keputusan KPU atau sebaliknya, menguatkan permohonan pemohon,” kata Binos.

Disinggung bila keputusan Panwas menguatkan KPU, Binos menjawab Rustandie bisa menempuh jalan selanjutnya, yakni gugatan ke PTUN.

“Apabila keputusannya sebaliknya, maka pemohon bisa melanjutkan pencalonannya. Dan sesuai amanat Undang-undang, Panwas memiliki kewenangan untuk memutuskan,” pungkasnya. (dadan)