Monday, 22 January 2018

Permintaan Agar HGB Reklamasi Dibatalkan, Anies : Sudah Sesuai Peraturan

Sabtu, 13 Januari 2018 — 23:32 WIB
Anies saat memberikan keterangan pers soal reklamasi

Anies saat memberikan keterangan pers soal reklamasi

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut langkahnya melayangkan surat permintaan penarikan hak guna bangunan (HGB) pengembang reklamasi kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Anies menyebut langkahnya tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 99 Tahun 1999. Menurut Anies jika terdapat cacat administrasi maka pemegang otoritas wilayah berhak melakukan kajian ulang.

“Di situ utamanya pada pasal 103-104, di sana dijelaskan tentang prosedur untuk pembatalan HGB. Kita bergerak berdasarkan peraturan dan UU. Dan kita ingin menegaskan bahwa ketika ada cacat administrasi maka pemegang otoritas wilayah berhak melakukan review ulang. Itu yang kita kerjakan,” katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Sikap penolakan terhadap reklamasi bisa saja digugat oleh pengembang yang sudah membayar pajak untuk mengembangkan pulau tersebut. Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta bersedia mengembalikan jumlah pajak yang sudah disetorkan kepada Pemprov DKI.

“Pemprov DKI dalam hal terkait dengan pajak dan lain-lain akan dengan sangat mudah sekali kita kembalikan pajak, nggak ada masalah sama sekali. Bahwa pajak yang masuk secara sekonyong-konyongnya, PBB itu banyak catatan di situ. Kita sudah diskusi dengan Badan Penerimaan dan Retribusii Daerah, itu kelihatan ada banyak catatan,” tandas Anies.

Diketahui permohonan Pemprov DKI Jakarta terkait HGB ditolak BPN. Ada beberapa opsi yang daoat diambil jika Pemprov DKI masih ngotot membatalkan reklamasi. Salah satu opsi tersebut adalah dengan mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (ikbal/b)