Monday, 23 April 2018

Soal Reklamasi, Sandi Mengaku Minta Masukan dari Menteri Susi

Sabtu, 13 Januari 2018 — 19:08 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih tidak sependapat dengan pemerintah pusat terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pemprov DKI yang harusnya bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat kini bertolak belakang. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dianggap tersandra janji kampanyenya yang akan menghetikan proyek reklamasi jika menjabat.

Sandi mengakui sikapnya untuk menolak reklamasi dengan permohonan pencabutan HGB pulau kepada Badan Pertanahan Negara bagian dari pelaksanaan janjinya. Sandi menyebut menghentikan reklamasi merupakan amanat dari warga yang dititipkan kepadanya.

“Jadi ini janji kita. Kemarin masyarakat Jakarta sudah menitipkan amanah ini kepada kita, kita ingin tegaskan. Pemimpin kan diukur bagaimana kita istiqomah. Bagaimana kita komit dengan apa yang pernah kita ucapkan. Satu kata, satu perbuatan,” ujarnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Belakangan diketahui permohonan Pemprov DKI Jakarta ditolak BPN. Ada bebeapa opsi jika Pemrpov DKI akan ngotot, salah satunya mengajukan gugatan ke PTUN. Namun menurut Sandi, gugatan membutuhkan waktu lama dan menghabiskan banyak energi.

“Dan memang ada anggapan bahwa ini bisa diselesaikan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tapi kita tahu akan memakan waktu lama dan akan menguras begitu banyak tenaga,” tandasnya.

Sandi mengatakan Pemprov DKI akan mengambil langkah lobi kepada lembaga-lembaga negara terkait. Politisi Partai Gerindra itu mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti soal reklamasi.

“Tentunya dengan BPN, juga dengan kementerian-kementerian. Kemarin dengan KKP sama Ibu Susi. ‘San, sudah ditarik raperdanya? Ok, nanti kita dipanggil ya beri masukan’. Jadi Ibu Susinya sudah semangat untuk kasih masukan,” tuturnya.

Sandi berharap koordinasi dengan kementerian terkait dapat menata ulang kawasan pulau reklamasi, khususnya terhadap pulau-pulau yang sudah terbangun. Sandi menyebut peruntukan kawasan tersebut akan dikembalikan untuk kepentingan warga.

“Kita lihat alangkah baiknya kalau ada dengan kerja sama antar lembaga kita bisa mencari suatu terobosan agar kita bisa menata ulang lagi ini. Terutama untuk pulau-pulau yang sudah jadi. Karena kita ingin mengembalikan lagi demi kepentingan masyarakay kebanyakan, warga kebanyakan,” pungkas Sandi. (ikbal)