Tuesday, 23 October 2018

Wow, Calon Kepala Daerah Rogoh Kocek Rp100 Miliar

Sabtu, 13 Januari 2018 — 0:30 WIB
Pilkada Serentak 2018.

Pilkada Serentak 2018.

JAKARTA (Pos Kota) – Wow… Biaya politik sangat tinggi. Untuk menjadi kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota) harus menyiapkan dana puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Akibatnya, mereka banyak yang terjebak dalam kasus korupsi.

Ada yang menyebutkan untuk menjadi calon bupati atau walikota harus merogoh kocek antara Rp20 hingga Rp100 miliar demi memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Direktur Center for budget analysis (CBS), Uchok Sky Khadafi, Jumat (12/1), mengungkapkan setiap calon kepala daerah pasti memberi mahar kepada partai politik (parpol) yang mengusungnya.

“Mahar untuk parpol tersebut bergantung dari kebijakan parpol masing-masing, bisa antara Rp10 miliar sampai dengan Rp100 miliar. Namun tidak mungkin setiap calon mengungkap kepada publik,” terang pria yang akrab disapa Uchok.

Sedangkan Anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjrafina mengatakan, tahapan kampanye yang paling menguras dana peserta pemilu.

“Walau sudah diberi subsidi APBD, tapi laporan kampanye kandidat ke KPU ternyata tidak memberi dampak. Dana kampanye tetap mahal,” tegasnya.

Ia mencontoh pengalaman Ketua Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Ia mengaku diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyerahkan uang Rp40 miliar.

MERUSAK KUALITAS

Pengamat politik Universitas Paramadina, Toto Sugiarto menjelaskan, berdasarkan aturan, partai politik dilarang meminta mahar dalam jumlah tertentu kepada calon yang akan diusungnya. Karena mahar berpotensi merusak kualitas Pilkada.

“Parpol dilarang meminta mahar atau uang perahu atau apapun namanya kepada calon yang akan diusungnya. Praktik seperti ini akan merusak kualitas Pilkada kita,” jelasnya.
Sebab praktik jual beli ini mengalahkan pertimbangan kapasitas, kapabilitas dan integritas sosok yang diusung. “Yang bisa kasih uang sesuai mahar, bisa diusung. Kalau uangnya dari hasil yang tidak halal kan berbahaya ,” katanya.

Namun demikian, ia mengungkap untuk kampanye dan atribut serta operasional memang butuh biaya yang variatif besarnya. Tergantung luas wilayah, tingkat kesulitan mencapai wilayah tertentu di sebuah provinsi. Apalagi bila tidak dibiayai negara, maka ya harus ada yang membiayai. (Johara/bi/st)