Monday, 23 April 2018

DPR Curigai Impor Beras Dadakan Bermotif Politik

Minggu, 14 Januari 2018 — 12:26 WIB
Suasana di gudang beras .(dok)

Suasana di gudang beras .(dok)

JAKARTA (Pos Kota) – Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita untuk impor beras dari Thailand & Vietnam sebanyak 500 ribu ton terus menuai spekulasi.

Kalangan DPR RI menilai impor beras menjelang panen raya beras nasional mampu merusak harga beras petani.

Bagi Firman Soebagio, anggota Komisi IV DPR, menyatakan impor beras mulai akhir Januari 2018 terkesan dadakan dengan alasan mengada-ada yaitu impor beras khusus medium yang patah-patah untuk konsumsi menengah bawah.

“Kami memiliki data bahwa musim tanam Oktober 2017 dengan masa panen Februari 2018 dimana saat ini stok beras, sesuai catatan Kementerian Pertanian, masih aman sampai panen raya. Jadi, dimana kelangkaan yang disebut (Mendag) Pak Enggartiasto (Lukita)?” ujar politikus Partai Golkar itu di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Karena itulah ia mempertanyakan kebijakan impor beras itu pasca-Mendag Enggartiasto berbicara dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk ikut mengamankan pasokan beras melalui supplier & distributor beras yang melayani pasokan ke pengusaha ritel modern.

“Ada apa memasuki tahun politik ini? Apalagi Mendag konsultasi dengan para tengkulak yang selama ini ditengarai sebagai mafia pangan itu,” ujarnya seraya mendukung pendapat ekonom sekaligus mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, bahwa ada keuntungan 20-30 dolar AS/ton.

Spekulan

Di tempat terpisah ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengisyaratkan kegeramannya dengan para spekulan dan mafia pangan yang menyengsarakan nasib petani dengan  memainkan harga pangan termasuk komoditas beras yang kini terus melonjak.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan beras karena harganya mahal, apalagi sampai menyebabkan kerawanan pangan akibat permainan spekulan dan mafia pangan,” ujar ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) disela-sela safari kebangsaan di lima wilayah kota Jawa Tengah, Minggu (14/1). “Pemerintah tidak boleh kalah oleh para tengkulak dan spekulan apalagi mafia pangan.” (rinaldi/tri).