Tuesday, 24 April 2018

Ketum PAN: Bukan Mahar Tapi Biaya Operasional

Minggu, 14 Januari 2018 — 20:00 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (timyadi)

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (timyadi)

SOLO (Pos Kota) –Ribut-ribut soal mahar dalam Pilkada 2018, tidak semua benar adanya. Karena, dana yang harus disiapkan oleh calon sesungguhnya untuk biaya operasional mereka selama proses Pilkada.

“Semua calon kepala daerah perlu modal, perlu biaya untuk operasional sehingga dana diperlukan untuk operasional. Itu bukan untuk partai politik melainkan untuk operasional selama kegiatan kampanye sampai pemilihan,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Minggu (14/1).

Dikatakan biaya operasional untuk mensukseskan satu calon kepala daerah tak hanya berasal dari calon tersebut, melainkan dana patungan dari kader-kader partai. “Seperti acara ini, kan perlu biaya. Ini patungan, saya patungan, pak Sudirman Said juga nyumbang. Kalau tak punya (modal) nanti gimana, perlu spanduk ini, saksi perlu makan nasi kotak kan nggak gratis, artinya perlu biaya,” tutur Zulkifli saat temu kader PAN se-Solo Raya di GOR Manahan.

Zulkifli mencontohkan Pilgub DKI Jakarta, pasangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh banyak bantuan dana dari kader-kader partai pengusung serta simpatisan. Demikian juga pilkada dimanapun, dana terkumpul sepenuhnya digunakan untuk biaya operasional pemenangan calon kepala daerah.

“Kalau kami sudah pasti tak memungut bayaran, tanya Pak Sudirman satu rupiah pun tidak, di Jawa Barat malah pakai zam-zam dan sekilo kurma,” tuturnya.

Ribut-ribut mahar politik mencuat setelah mantan Ketua Umum PSSI, La Nyalla mengaku dimintai mahar oleh Ketua Umum Gerindra Parbowo Subianto. Namun hal itu sudah dibantah oleh pihak Gerindra dan dijelaskan, yang diminta bukan mahar tapi untuk membiayai proses pilkada dirinya.(us)